KUANTAN SINGINGI — Dinamika politik internal DPC Partai Demokrat Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, kian menunjukkan riak tajam. Di tengah isu munculnya nama H. Hamzah Alim sebagai figur potensial pengganti Ketua DPC, kritik pedas terhadap gaya kepemimpinan Ketua DPC Partai Demokrat Kuansing, Fedrios Gusni, kini mulai bermunculan ke permukaan.
Informasi yang dihimpun redaksi melalui keterangan seorang sumber yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa gejolak di internal Partai Demokrat Kuansing bukan semata-mata dipicu oleh perebutan kekuasaan, melainkan ketidakpuasan mendalam terhadap pola kepemimpinan Fedrios Gusni selama memimpin partai.
“Fraksi Demokrat itu sebenarnya tidak ada keinginan untuk merebut atau menggantikan Fedrios. Hanya saja, Fedrios dinilai sudah tidak bisa lagi diberi kepercayaan sebagai pemimpin,” ujar sumber tersebut kepada Hitam Putih News, Senin, 28/09/2026.
Menurut sumber yang tidak mau disebutkan namanya tersebut, gaya kepemimpinan Fedrios dinilai cenderung arogan, temperamental, serta kurang membangun ruang diskusi dan komunikasi dengan jajaran fraksi di DPRD Kuansing.
Selain masalah komunikasi internal, persoalan transparansi pengelolaan keuangan partai dan banyaknya janji politik yang tak terealisasi juga turut disorot. Janji-janji tersebut diduga melibatkan berbagai kalangan, mulai dari pengurus tingkat kecamatan (PAC), caleg, hingga masyarakat.
“Terlalu banyak janji, mulai dari ketua kecamatan, masyarakat, caleg, dan lainnya. Soal keuangan partai pun dia tidak transparan. Semua jabatan ingin dia pegang sendiri,” tambahnya.
Sumber itu menilai, munculnya figur H. Hamzah Alim anggota DPRD Kuansing dari Partai Demokrat yang belakangan dikabarkan masuk bursa Ketua DPC, bukanlah bentuk manuver ambisi pribadi, melainkan dorongan untuk menyelamatkan marwah dan soliditas partai menjelang Musyawarah Cabang (Muscab).
“Saya melihat langkah yang diambil Pak H. Hamzah Alim ini semata-mata hanya untuk menyelamatkan partai,” tegasnya.
Kritik terhadap kepemimpinan DPC Demokrat Kuansing ini juga merembet pada dugaan janji-janji politik personal saat perhelatan Pemilu Legislatif lalu. Salah satu contoh yang diungkapkan sumber melibatkan mantan caleg Demokrat di Dapil 4 Kuansing.
Caleg tersebut yang sebelumnya menjabat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diminta mengundurkan diri dari jabatannya demi maju bertarung. Konon, terdapat komitmen bahwa apabila yang bersangkutan tidak berhasil meraih kursi di DPRD, akan diberikan kompensasi bulanan setara gaji BPD.
“Namun nyatanya sampai saat ini hal itu omong kosong. Belum lagi janji-janji beliau kepada pihak lain. Banyak cerita kekecewaan yang beredar terkait hal ini,” ungkap sumber tersebut kepada Hitam Putih News.
Sebelumnya, Ketua DPC Partai Demokrat Kuansing, Fedrios Gusni, telah membantah adanya gejolak atau konflik di internal partai yang dipimpinnya. Fedrios menegaskan bahwa hubungan antar kader tetap harmonis dan solid.
“Tak ada, Demokrat itu rumah kami, semua kader adalah keluarga,” ujar Fedrios saat dikonfirmasi redaksi beberapa waktu lalu, sembari menegaskan bahwa isu pergantian pimpinan maupun jadwal Muscab masih belum ditetapkan oleh DPD Partai Demokrat Riau.
Dinamika yang berkembang ini menunjukkan bahwa isu kepemimpinan di DPC Demokrat Kuansing tidak lagi sekadar rumor mengenai jadwal Muscab, melainkan sudah menyentuh aspek evaluasi mendasar terhadap tata kelola organisasi.
Di sisi lain, empat anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, yakni H. Hamzah Alim, Samsiri Indra, Ike Krisna Wati, dan Nurjamil, turut menyampaikan pandangan mereka terkait dinamika kepemimpinan di internal Partai Demokrat Kuansing.
Saat ditemui di salah satu kedai kopi di Teluk Kuantan, Rabu (30/9/2026), keempatnya menyatakan bahwa pergantian kepemimpinan dalam sebuah organisasi maupun pemerintahan merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi, sepanjang dilakukan melalui mekanisme yang berlaku.
Menurut mereka, sebagai anggota Fraksi Partai Demokrat di DPRD Kuansing, mereka memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi maupun mengajukan perubahan kepemimpinan di tingkat DPC pada forum Musyawarah Cabang (Muscab).
“Negara ini negara demokrasi dan kami berempat dari Fraksi Partai Demokrat Kuansing tentunya berhak untuk mengajukan pergantian Ketua DPC Partai Demokrat Kuansing pada saat Muscab bulan Desember nanti,” ujar keempat anggota Fraksi Demokrat tersebut kepada Hitam Putih News di salah satu kedai kopi di teluk kuantan, Rabu 30/09/2026
Pernyataan tersebut menambah dinamika terkait isu kepemimpinan DPC Partai Demokrat Kuansing yang sebelumnya telah menjadi perbincangan di kalangan internal partai.
Dinamika tersebut kini menjadi bagian dari proses internal Partai Demokrat Kuansing menjelang pelaksanaan Muscab, yang menurut Fedrios sebelumnya belum ditetapkan jadwalnya oleh DPD Partai Demokrat Provinsi Riau.
Redaksi Hitam Putih News tetap berkomitmen menjunjung tinggi prinsip keberimbangan berita (cover both sides) dengan membuka ruang konfirmasi, klarifikasi, maupun hak jawab seluas-luasnya bagi Fedrios Gusni, H. Hamzah Alim, serta jajaran Pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Riau guna memberikan penjelasan resmi terkait perkembangan isu ini.
Eksplorasi konten lain dari Hitam Putih News
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
