PURWAKARTA — Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghentikan sementara pembangunan pusat data berbasis kecerdasan buatan atau AI Data Center AI Campus 2 (CGK4) milik PT BDx Data Centers di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta.

Penghentian tersebut dilakukan setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek dan menemukan persoalan terkait kelengkapan dokumen perizinan.

Proyek yang disebut bernilai sekitar Rp3,5 triliun itu diketahui masih dalam proses penyelesaian dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Namun, persoalan perizinan bukan satu-satunya perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Besarnya kebutuhan air untuk mendukung operasional pusat data tersebut juga menjadi sorotan utama.

Kebutuhan Air Capai 33 Juta Liter per Hari

AI Data Center AI Campus 2 (CGK4) dirancang dengan kapasitas daya listrik hingga 640 Megawatt (MW). Fasilitas yang berdiri di atas lahan sekitar 11 hektare itu menggunakan sistem pendingin cair atau liquid cooling untuk menjaga temperatur perangkat komputasi.

Dalam kondisi beroperasi pada kapasitas maksimal, kebutuhan air fasilitas tersebut diperkirakan mencapai 33.000 meter kubik atau sekitar 33 juta liter per hari, setara dengan aliran sekitar 384 liter per detik.

Besarnya kebutuhan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai ketersediaan air dan dampaknya terhadap kebutuhan masyarakat serta sektor pertanian di wilayah sekitar.

Pasokan air untuk proyek tersebut juga menjadi perhatian karena kawasan Jatiluhur memiliki fungsi strategis dalam sistem pengelolaan sumber daya air yang berkaitan dengan wilayah Karawang, Subang, dan Bekasi.

Dedi Mulyadi menegaskan, persoalan ketersediaan air harus dipastikan sejak awal dan tidak boleh baru dibahas setelah fasilitas beroperasi.

“Jangan sampai pas di perjalanan di Indonesia itu kalau sudah ribut-ribut politik, kasihan pengusaha harus fight dari sekarang. Airnya cukup enggak? Mengganggu petani enggak?” kata Dedi Mulyadi, Selasa (29/9/2026).

Menurut Dedi, PT BDx tidak seharusnya mengambil air secara langsung dari Waduk Jatiluhur maupun sungai untuk memenuhi kebutuhan operasional fasilitas tersebut.

Ia meminta kebutuhan air dipenuhi melalui mekanisme resmi, antara lain dengan membeli air dari perusahaan daerah air minum (PDAM) sebagai konsumen komersial.

Dedi juga menekankan agar aktivitas komersial tersebut memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pelayanan air kepada masyarakat.

AMDAL Diminta Dibuka ke Publik

Selain menghentikan sementara aktivitas pembangunan, Dedi Mulyadi juga meminta proses penyusunan AMDAL proyek tersebut dilakukan secara transparan.

Ia meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta membuka dokumen AMDAL kepada masyarakat, termasuk informasi mengenai tim ahli dan konsultan yang terlibat dalam penyusunannya.

Menurut Dedi, keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL tidak cukup hanya dilakukan melalui forum rapat atau uji publik secara formal.

Ia mendorong agar dokumen dan proses tersebut dapat diakses lebih luas melalui media sosial sehingga masyarakat dapat memberikan tanggapan terhadap potensi dampak proyek.

“AMDAL ini barang publik, bukan barang privat. Uji publik selama ini kan terlalu normatif, bentuknya rapat.” ucapnya mengutip kompas.com

“Publiknya enggak tahu, yang diwakilin saja. Uji publik sekarang, uji aja di media sosial. Ketika di media sosial muncul kecemasan orang terhadap BDx, air, kebisingan, konsultannya jawab!” ujar Dedi.

Dengan penghentian sementara tersebut, Pemprov Jawa Barat menempatkan kelengkapan perizinan, kepastian ketersediaan air, serta keterbukaan dokumen lingkungan sebagai sejumlah persoalan yang perlu diselesaikan sebelum proyek AI Data Center tersebut melanjutkan pembangunan dan operasionalnya.