KUANTAN SINGINGI– Alokasi bantuan pemerintah pusat sebesar Rp100 juta untuk penyelenggaraan Festival Pacu Jalur 2026 di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, menuai kritik. Nilai bantuan tersebut dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan anggaran penyelenggaraan maupun posisi Pacu Jalur yang kini telah menjadi salah satu daya tarik wisata budaya Indonesia.
Kritik tersebut disampaikan Rizki Poliang, salah seorang pemimpin komunitas di Kuansing. Ia menilai dukungan pemerintah pusat terhadap Pacu Jalur semestinya mencerminkan komitmen yang lebih serius dalam menjaga keberlangsungan tradisi budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun.
Menurut Rizki, persoalan bantuan tersebut bukan semata-mata mengenai besar atau kecilnya nominal anggaran. Lebih dari itu, ia mempertanyakan sejauh mana keseriusan pemerintah pusat dalam menempatkan Pacu Jalur sebagai aset budaya yang memiliki nilai strategis bagi Indonesia.
“Ini bukan lagi sekadar soal angka, tetapi soal kemauan politik dan keseriusan pemerintah pusat. Jika Pacu Jalur memang merupakan kebanggaan nasional, maka perlakukan lah sebagai aset nasional. Jangan hanya menggunakannya sebagai ajang pamer pariwisata ketika sudah mendunia,” kata Rizki, Minggu (16/8/2026) di Teluk kuantan.
Mengutip Goriau.com, Rizki menyebut jika kebutuhan penyelenggaraan Pacu Jalur 2026 diperkirakan mencapai lebih dari 6 miliar rupiah. Dengan besarnya kebutuhan tersebut, dukungan pemerintah pusat sebesar Rp100 juta dinilai belum mencerminkan skala kegiatan dan dampak yang dihasilkan festival tersebut.
Kondisi itu membuat Pemerintah Kabupaten Kuansing harus mengandalkan pembiayaan melalui APBD, dukungan Pemerintah Provinsi Riau, serta partisipasi pihak swasta dan sponsor untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan.
Pacu Jalur sendiri merupakan tradisi mendayung perahu kayu berukuran panjang yang telah berlangsung selama ratusan tahun di Kuansing. Tradisi tersebut tidak hanya menjadi bagian dari identitas masyarakat setempat, tetapi juga berkembang menjadi festival budaya dan pariwisata yang mampu menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah, bahkan mancanegara.
Perkembangan tersebut, kata Rizki, semestinya menjadi pertimbangan pemerintah pusat untuk memberikan dukungan yang lebih proporsional. Terlebih, Pacu Jalur telah mendapatkan perhatian luas setelah popularitasnya meningkat melalui berbagai pemberitaan dan media sosial.
Rizki menilai jangan sampai perhatian pemerintah terhadap Pacu Jalur hanya muncul ketika tradisi tersebut berhasil menarik perhatian publik secara luas.
“Kami tidak meminta belas kasihan. Kami hanya ingin melihat kehadiran negara yang sebanding dengan nilai budaya dan potensi ekonomi yang telah diberikan Pacu Jalur kepada Indonesia,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah pusat ke depan tidak hanya melihat Pacu Jalur sebagai agenda pariwisata, tetapi juga sebagai warisan budaya yang membutuhkan dukungan berkelanjutan agar tetap hidup dan berkembang di tengah masyarakat.
Menurutnya, dukungan tersebut penting bukan hanya untuk menyukseskan festival tahunan, tetapi juga untuk memastikan tradisi Pacu Jalur tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.
