ROKAN HILIR – Nama Bupati Rokan Hilir H. Bistamam dalam sepekan terakhir menjadi sorotan. Pembicaraan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan kebijakan pemerintahan, tetapi juga menyangkut persoalan pelayanan publik hingga kabar rencana pernikahan orang nomor satu di Kabupaten Rokan Hilir tersebut.

Perbincangan bermula dari keluhan masyarakat terkait keterlambatan pembayaran gaji dan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Kondisi tersebut disebut-sebut berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat, bahkan sebagian pegawai dikabarkan harus meminjam dana kepada salah satu Koperasi di Bagansiapiapi untuk memenuhi kebutuhan menjelang dan setelah Idulfitri 1447 Hijriah.

Situasi semakin ramai diperbincangkan setelah terjadi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Bagansiapiapi pada awal Hari Raya Idulfitri. Kelangkaan tersebut memicu antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar dan memunculkan berbagai keluhan warga di media sosial.

Di tengah situasi tersebut, publik kembali dihebohkan dengan beredarnya undangan pernikahan Bupati Rokan Hilir yang dijadwalkan berlangsung pada 4 April 2026 di Hotel Pangeran, Pekanbaru. Undangan tersebut beredar luas di media sosial dan memicu beragam tanggapan dari masyarakat.

Saat dikonfirmasi terkait kabar tersebut, Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfotiks) Kabupaten Rokan Hilir, Juliandra, menyampaikan pihaknya belum memiliki informasi lengkap mengenai rencana pernikahan tersebut.

“Kami belum punya informasi lengkap soal itu,” ujar Juliandra saat dikonfirmasi.

Sebagian masyarakat menilai rencana pernikahan tersebut merupakan ranah pribadi yang tidak seharusnya menjadi polemik. Mereka berpendapat bahwa kehidupan pribadi pejabat tetap merupakan hak individu sepanjang tidak berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan.

Salah satu pengguna media sosial menyebut masyarakat sebaiknya membedakan antara urusan pribadi dan kebijakan pemerintahan.

“Sebagai masyarakat, kita berhak mengkritik kebijakan pemerintah, bukan kehidupan pribadinya, selama tidak ada penyalahgunaan jabatan,” tulis akun tersebut dalam unggahan yang beredar di Facebook.

Namun, sebagian lainnya menilai rencana pesta pernikahan di lokasi yang dinilai mewah berpotensi menimbulkan persepsi kurang tepat di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi berbagai kesulitan.

Sejumlah komentar di media sosial menilai momentum tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menunjukkan empati kepada masyarakat, terutama di tengah berbagai persoalan seperti keterlambatan pembayaran hak pegawai serta kelangkaan BBM yang sempat terjadi.

Fenomena pro dan kontra yang berkembang menunjukkan tingginya perhatian masyarakat terhadap figur kepala daerah, baik dalam aspek kebijakan pemerintahan maupun kehidupan personal.

Hingga saat ini, isu-isu yang berkembang tersebut masih menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial dan ruang publik di Kabupaten Rokan Hilir.