KUANTAN SINGINGI — Kabupaten Kuantan Singingi memperingati hari jadinya yang ke-27 pada 12 Oktober 2026. Usia ini semestinya menjadi momentum untuk mengevaluasi perjalanan pembangunan, mengukur efektivitas pemerintahan, sekaligus menjawab pertanyaan yang lebih mendasar. Sejauh mana perubahan yang terjadi telah meningkatkan kualitas hidup masyarakat?
Ketua DPD Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Kuantan Singingi, Dian Andika Illahi, mengangkat pertanyaan tersebut melalui pernyataannya menjelang hari jadi daerah. Ia mengingatkan bahwa ulang tahun kabupaten tidak seharusnya berhenti pada seremoni, tetapi perlu menjadi ruang refleksi terhadap persoalan pemerintahan, keterbatasan anggaran, dan kesejahteraan rakyat.
Andika, sapaan akrabnya, menyampaikan ucapan selamat hari jadi ke-27 untuk Kabupaten Kuansing. Namun, dibalik ucapan tersebut, tersimpan kegelisahan terhadap kondisi daerah yang dinilainya perlu mendapat perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan.
Pernyataan itu patut ditempatkan sebagai bahan evaluasi publik. Bukan semata karena disampaikan seorang pimpinan partai politik, melainkan karena pertanyaan mengenai manfaat pembangunan menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Sebab, usia sebuah daerah dapat bertambah setiap tahun. Namun, pertambahan usia tidak otomatis membuktikan bahwa kualitas pelayanan publik, kesempatan kerja, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat juga meningkat.
“Usia 27 tahun seharusnya menjadi usia yang semakin matang. Kita tentu bersyukur atas berbagai kemajuan yang telah dicapai. Tetapi, kita juga harus berani jujur melihat kenyataan. Saat ini, Kuansing menghadapi sejumlah persoalan yang membuat kita perlu bertanya kembali, ke mana sebenarnya arah pembangunan daerah ini akan dibawa,” ungkapnya.
Ketika Perayaan Bertemu dengan Persoalan
Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah menyiapkan beragam kegiatan untuk menyemarakkan HUT ke-27, mulai dari kegiatan masyarakat hingga agenda puncak berupa upacara peringatan dan rapat paripurna istimewa DPRD. Pemerintah juga menggelar kegiatan keagamaan sebagai bagian dari rangkaian hari jadi tersebut.
Kegiatan semacam itu memiliki tempat tersendiri dalam kehidupan sosial. Perayaan dapat memperkuat kebersamaan, merawat tradisi, serta membangun identitas daerah. Karena itu, tidak tepat jika seluruh kegiatan peringatan hari jadi dianggap tidak berguna bagi masyarakat.
Namun, persoalan muncul ketika kemeriahan perayaan tidak diikuti evaluasi yang terukur terhadap hasil pembangunan.
Pertanyaan publik bukan sekadar berapa banyak kegiatan yang digelar atau seberapa ramai perayaan berlangsung. Pertanyaan yang lebih penting ialah apakah masyarakat memperoleh manfaat nyata dari kebijakan pemerintah selama satu tahun terakhir dan apakah manfaat tersebut menjangkau kelompok yang selama ini membutuhkan perhatian lebih besar?
Apakah pelayanan kesehatan semakin mudah diakses? Apakah pendidikan semakin berkualitas? Apakah infrastruktur yang dibangun menjawab kebutuhan masyarakat? Apakah kesempatan ekonomi semakin terbuka bagi generasi muda dan pelaku usaha kecil?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak bisa dijawab melalui seremoni. Jawabannya harus ditemukan dalam data, capaian program, kualitas pelayanan, dan pengalaman masyarakat sehari-hari.
Karena itu, pertanyaan yang layak diajukan bukan hanya berapa besar anggaran yang tersedia, melainkan apa hasilnya, siapa penerima manfaatnya, dan bagaimana pemerintah memastikan manfaat tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
Meski demikian, persoalan hukum yang melibatkan aparatur publik, apabila terbukti dan berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan, dapat menimbulkan pertanyaan serius mengenai integritas, pengawasan, dan kepercayaan masyarakat.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dapat memengaruhi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan menghambat upaya mewujudkan program pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Ketika pemerintahan disibukkan dengan berbagai persoalan, sementara ruang fiskal semakin terbatas, yang harus kita khawatirkan adalah dampaknya terhadap masyarakat. Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton di tengah berbagai persoalan yang terjadi, sementara harapan mereka terhadap pembangunan terus menunggu jawaban,” tegas Andika.
Kepercayaan publik tidak dapat dipulihkan hanya dengan pernyataan bahwa pemerintahan tetap berjalan. Kepercayaan membutuhkan bukti berupa keterbukaan informasi, konsistensi kebijakan, dan hasil kerja yang dapat dinilai secara objektif.
Dengan demikian, perdebatan mengenai masa depan Kuansing tidak semestinya berhenti pada siapa yang mengkritik dan siapa yang dikritik. Fokusnya harus bergeser pada persoalan yang dihadapi masyarakat dan solusi yang bisa dipertanggungjawabkan.
HUT ke-27 Harus Menjadi Titik Evaluasi
Jawabannya tidak cukup dengan slogan daerah maju, sejahtera, religius, dan bermartabat. Cita-cita tersebut perlu diterjemahkan menjadi target yang terukur, anggaran yang transparan, pelaksanaan yang konsisten, dan evaluasi yang terbuka terhadap masyarakat.
Bagi Andika, peringatan HUT ke-27 Kuansing tahun ini seharusnya menjadi momentum untuk menghadirkan sesuatu yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bukan sekadar kemeriahan acara, ucapan selamat, atau seremoni yang berakhir ketika perayaan usai.
Ia berharap pemerintah daerah mampu menjadikan hari jadi tersebut sebagai titik balik untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, memperkuat integritas aparatur, serta memastikan setiap kebijakan dan anggaran benar-benar diarahkan bagi kepentingan rakyat.
“Kalau kita bicara ulang tahun, biasanya ada kado dan kebahagiaan yang dibagikan. Tetapi, pada usia ke-27 ini, kita justru harus merenung. Kado apa yang benar-benar bisa kita persembahkan untuk masyarakat? Apakah kesejahteraan mereka sudah meningkat? Apakah lapangan pekerjaan semakin terbuka? Apakah pelayanan publik semakin baik? Apakah pembangunan sudah dirasakan secara merata?” tuturnya.
Ia menegaskan, kritik tersebut bukan dimaksudkan untuk menafikan seluruh capaian pembangunan yang telah dilakukan. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari kepedulian agar Kuansing tidak kehilangan momentum untuk bangkit dan berbenah.
“Jangan sampai setiap tahun kita merayakan pertambahan usia, tetapi persoalan yang sama terus berulang. Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi janji, sementara kebutuhan mereka akan kehidupan yang lebih baik belum sepenuhnya terjawab,” katanya.
Saatnya Kembali Menata Arah
Lebih jauh, Andika mengingatkan bahwa Kuansing memiliki potensi sumber daya alam, kekayaan adat dan budaya, serta masyarakat yang memiliki semangat untuk maju. Potensi tersebut seharusnya menjadi modal penting untuk mempercepat pembangunan dan memperkuat perekonomian masyarakat.
Karena itu, ia berharap pemerintah daerah bersama DPRD, partai politik, tokoh masyarakat, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat dapat membangun komitmen bersama untuk menyelesaikan persoalan daerah secara terukur dan bertanggung jawab.
Menurutnya, perbedaan pandangan politik semestinya tidak menjadi penghalang dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Ketika menyangkut masa depan Kuansing, semua pihak perlu menempatkan kepentingan daerah di atas kepentingan kelompok maupun pribadi.
“Kuansing ini milik kita bersama. Kita boleh berbeda pilihan politik, berbeda pendapat, dan berbeda cara pandang. Tetapi, kita tidak boleh berbeda dalam hal mencintai daerah ini. Rakyat membutuhkan pemerintah yang bekerja, pemimpin yang memberikan arah, dan kebijakan yang menghadirkan harapan,” ungkapnya.
Ia juga berharap agar cita-cita menjadikan Kuansing sebagai kabupaten yang maju dalam bingkai masyarakat agamis dan sejahtera tidak berhenti sebagai slogan.
Cita-cita tersebut harus diterjemahkan melalui kebijakan yang nyata, pembangunan yang berkeadilan, dan keberpihakan kepada masyarakat kecil.
Menutup pernyataannya, Andika mengajak seluruh masyarakat menjadikan HUT ke-27 Kuansing sebagai momentum untuk menumbuhkan kembali optimisme tanpa menutup mata terhadap berbagai persoalan yang ada.
“Selamat ulang tahun ke-27 Kabupaten Kuantan Singingi. Kami ingin melihat Kuansing tumbuh menjadi daerah yang membanggakan, bukan hanya karena usianya, tetapi karena kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya. Kita tidak ingin kehilangan harapan terhadap daerah yang kita cintai ini. Kuansing harus bangkit, berbenah, dan kembali menemukan arah pembangunannya,” tutupnya.
Pada akhirnya, kado terbaik untuk rakyat Kuansing bukanlah perayaan yang paling meriah ataupun rangkaian ucapan yang paling indah. Kado itu adalah pelayanan publik yang semakin baik, kesempatan ekonomi yang semakin terbuka, pembangunan yang lebih merata, dan pemerintahan yang bersedia mempertanggungjawabkan setiap keputusan.
HUT ke-27 seharusnya menjadi kesempatan untuk merayakan perjalanan daerah sekaligus menguji hasilnya. Sebab, ukuran kemajuan bukanlah berapa kali sebuah kabupaten merayakan pertambahan usia, melainkan seberapa jauh pertambahan usia itu membawa perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Rakyat tidak hanya membutuhkan alasan untuk merayakan Kuansing. Rakyat juga membutuhkan bukti bahwa Kuansing terus bergerak ke arah yang lebih baik.
Eksplorasi konten lain dari Hitam Putih News
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
