TELUK KUANTAN — Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) mendesak pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan berbagai keterlambatan pembayaran tanpa melakukan pemotongan terhadap hak-hak masyarakat dan aparatur.
Melalui juru bicaranya, Dasver Librian, Fraksi Gerindra menegaskan bahwa penyelesaian pembayaran lebih diutamakan ketimbang wacana pemotongan anggaran.
“Kami minta agar seluruh tunjangan segera dibayarkan. Mulai dari tunjangan profesi guru, tunjangan khusus guru, gaji pejabat, honorarium, gaji perangkat desa, insentif guru MDA, hingga pembayaran kepada pihak ketiga,” tegas Dasver saat menyampaikan pandangan umum fraksinya dalam rapat paripurna, Senin (5/5/2025).
Rapat paripurna tersebut digelar dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Daerah Kuansing Tahun Anggaran 2024. Sidang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kuansing, Juprizal.
Dari total 35 anggota DPRD Kuansing, hanya 24 orang yang hadir dan menandatangani daftar hadir. Hadir pula mewakili Bupati Kuansing, Asisten II Muklisin, Penjabat Sekda Fahdiansyah, serta sejumlah pejabat dan tamu undangan lainnya.
Selain persoalan pembayaran, Fraksi Gerindra juga menyoroti pelaksanaan proyek infrastruktur, khususnya pembangunan jalan kabupaten yang dibiayai melalui dana pemeliharaan. Fraksi meminta agar pelaksanaannya diawasi secara ketat dan dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
Di akhir penyampaiannya, Fraksi Gerindra mengingatkan pemerintah daerah agar lebih bijak dalam menggunakan anggaran, terutama di tengah kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat.
“Utamakan program-program yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat,” pungkas Dasver.
