Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan rasa syukurnya atas pencapaian inflasi year-on-year (YoY) yang berhasil ditekan hingga 1,55 persen pada November 2024. Angka ini diklaim sebagai yang terendah dalam sejarah Indonesia sejak merdeka. Presiden Prabowo Subianto secara khusus memberikan apresiasi terhadap capaian tersebut dalam Sidang Paripurna baru-baru ini.
Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (3/12/2024), Mendagri menjelaskan bahwa pemerintah telah menargetkan inflasi berada di rentang ideal antara 1,5 persen hingga 3,5 persen. Menurutnya, menjaga inflasi dalam batas ini penting untuk memastikan keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen.
“Jika inflasi berada di bawah 1,5 persen, itu akan memberatkan produsen seperti petani dan nelayan karena biaya produksi sulit tertutupi. Sebaliknya, jika inflasi melebihi 3,5 persen, hal ini akan menguntungkan produsen tetapi memberatkan konsumen, khususnya masyarakat rentan,” ujar Mendagri.
Namun, Mendagri menekankan bahwa rata-rata inflasi nasional yang rendah ini tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Ia menyebutkan 10 provinsi yang inflasinya masih di atas rata-rata nasional, seperti Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Maluku Utara. Beberapa kabupaten seperti Nabire, Mimika, dan Berau, serta kota-kota seperti Denpasar dan Ternate, juga mencatat inflasi tinggi.
Ia mengimbau pemerintah daerah untuk memperhatikan komoditas yang mengalami kenaikan harga. Berdasarkan data Indeks Perkembangan Harga (IPH) minggu keempat November 2024, beberapa bahan pokok yang mengalami lonjakan harga adalah bawang merah, bawang putih, minyak goreng, daging ayam ras, dan telur ayam ras. Peningkatan permintaan menjelang Natal dan Tahun Baru juga perlu diantisipasi agar tidak memicu lonjakan harga lebih lanjut.
Rakor ini turut menghadirkan sejumlah narasumber penting, baik secara langsung maupun daring, termasuk perwakilan dari BPS, Kantor Staf Presiden (KSP), Badan Pangan Nasional, dan berbagai kementerian serta lembaga terkait. Kepala daerah dan Forkopimda dari berbagai wilayah juga ikut berpartisipasi untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam pengendalian inflasi daerah.
Mendagri menegaskan bahwa kerja sama antar lembaga dan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas harga, terutama dalam menghadapi periode-periode krusial seperti akhir tahun.
(Rachmad Nur Hartama)
