ROKAN HILIR – Dugaan perjalanan Ketua APDESI Kabupaten Rokan Hilir ke sejumlah negara kembali menjadi perbincangan publik. Alih-alih memperoleh kejelasan, upaya konfirmasi wartawan justru diwarnai alur koordinasi yang tampak berjalan berlapis dan berputar rapi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kepenghuluan (PMK) Kabupaten Rokan Hilir.
Kepala Bidang di Dinas PMK Rohil, H. Hasbullah, saat dikonfirmasi mengaku belum memperoleh informasi terkait izin maupun cuti perjalanan ke luar negeri yang dimaksud. Ia menjelaskan bahwa urusan perizinan berada pada jalur administrasi tersendiri.
“Belum saya dapat informasinya, Pak. Untuk izin dan cuti biasanya melalui sekretariat. Mungkin bisa dikonfirmasi ke Sekretaris PMK,” ujarnya.
Saran tersebut kemudian ditindaklanjuti. Namun, Sekretaris Dinas PMK Rohil, drg Intan, menyampaikan bahwa tidak ada dokumen izin perjalanan ke luar negeri yang masuk melalui dirinya.
“Kalau melalui saya, tidak ada. Saya juga baru saja kembali dari menunaikan ibadah umroh. Silakan langsung tanyakan ke Pak Kadis,” tuturnya.
Koordinasi pun berlanjut ke tingkat pimpinan. Sayangnya, hingga berita ini disusun, Kepala Dinas PMK Kabupaten Rokan Hilir, H. Basri, yang dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Kamis (22/01/2026), belum memberikan keterangan terkait perjalanan Datin Penghulu Sungai Kubu Hulu tersebut.
Rangkaian jawaban yang saling mengarahkan ini menghadirkan ruang refleksi bagi publik mengenai alur perizinan dan mekanisme pengawasan terhadap pejabat desa aktif yang juga menjabat sebagai Ketua APDESI.
Sampai saat ini, belum diperoleh penjelasan resmi apakah perjalanan ke beberapa negara tersebut sepenuhnya untuk kepentingan ibadah atau disertai agenda lain di luar tugas kedinasan.
Media masih terus berupaya menghimpun keterangan lanjutan agar informasi yang beredar dapat terang dan utuh.
