ROKAN HILIR – Aksi protes mewarnai prosesi pelantikan serentak Pejabat (Pj) Penghulu dan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) di Kabupaten Rokan Hilir, Riau, Kamis (8/5/2025). Sejumlah spanduk bernada penolakan terhadap pelantikan tersebut terpampang di beberapa titik strategis di Kota Bagansiapiapi.
Dari pantauan Hitamputihnews.com, setidaknya terdapat dua titik lokasi spanduk protes. Pertama, di depan Mess Bupati Rokan Hilir, dan kedua, di depan Sekolah Metodist Bagansiapiapi, yang juga menjadi lokasi utama pelantikan.
Spanduk tersebut diketahui berasal dari Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Rokan Hilir-Pekanbaru (Hipemarohi-Pekanbaru). Adam Rahmansyah, yang menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Hipemarohi-Pekanbaru, mengonfirmasi bahwa pihaknya bertanggung jawab atas pemasangan spanduk tersebut.
“Itu memang spanduk kami. Kami lakukan ini sebagai bentuk protes terhadap pelantikan Pj Penghulu se-Rokan Hilir hari ini,” ujar Adam kepada Hitam Putih News.
Adam menilai pelantikan yang digelar terkesan tergesa-gesa dan tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. Ia menduga pelantikan ini sarat kepentingan politik kelompok tertentu, khususnya yang berkaitan dengan tim sukses Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir.
Lebih lanjut, Adam juga menuding pelantikan tersebut bermasalah secara administratif. Menurutnya, proses pengangkatan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
Selain menyuarakan protes terhadap pelantikan, spanduk-spanduk tersebut juga berisi seruan agar Gubernur Riau turun tangan meninjau ulang pelaksanaan pelantikan Pj Penghulu di Rokan Hilir. Mereka khawatir, jika dibiarkan, pelantikan ini justru akan merusak tatanan pemerintahan yang sehat dan transparan di daerah tersebut.
Tidak hanya itu, beberapa spanduk juga menuntut pencopotan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kepenghuluan (PMK) Rokan Hilir. Ia dituding telah mengintervensi pengelolaan dana desa melalui proyek-proyek titipan yang dinilai tidak memberi manfaat nyata bagi masyarakat desa.
Meski dibayangi aksi protes, prosesi pelantikan tetap berlangsung dengan lancar dan kondusif. Tercatat, sebanyak 37 Penghulu definitif, 126 Pj Penghulu, dan 1.226 anggota BPKep dilantik secara serentak pada hari itu.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir maupun Dinas PMK terkait aksi protes yang dilakukan Hipemarohi-Pekanbaru.
