INDRAGIRI HULU – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Indragiri Hulu menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus tetap berada langsung di bawah Presiden guna menjaga profesionalisme, independensi, dan netralitas dalam penegakan hukum. Penegasan ini disampaikan sebagai respons atas berkembangnya wacana penempatan Polri di bawah kementerian tertentu.
Ketua PC PMII Indragiri Hulu, Fadilah Irsandi, menyatakan bahwa posisi Polri di bawah Presiden merupakan amanat Reformasi 1998 yang bertujuan memutus rantai intervensi politik dan memperkuat supremasi hukum.
Menurutnya, jika Polri ditempatkan di bawah kementerian, maka berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
“Polri harus berdiri sebagai alat negara, bukan alat kekuasaan. Profesionalisme hanya bisa terjaga jika Polri bebas dari kepentingan politik praktis,” tegas Fadil.
PMII Indragiri Hulu menilai, menjaga struktur Polri di bawah Presiden adalah bagian dari komitmen negara dalam memperkuat demokrasi, hak asasi manusia, serta reformasi sektor keamanan.
PMII juga mengingatkan agar pemerintah tidak mengambil kebijakan yang justru menjadi langkah mundur dari semangat reformasi.
Sebagai organisasi kader dan gerakan moral, PMII Indragiri Hulu menyatakan siap mengawal isu ini dan mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk tetap kritis serta menjaga nilai-nilai reformasi agar tidak dikhianati oleh kepentingan jangka pendek kekuasaan.
