Rokan Hilir – Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Rokan Hilir, Jaswadi, meminta pemerintah dan pihak terkait untuk memperketat pengawasan terhadap aktivitas nelayan dari luar daerah yang masuk ke perairan Rohil.
Menurutnya, kehadiran nelayan luar kerap mengganggu aktivitas nelayan lokal, terutama dalam penggunaan alat tangkap seperti jaring dan rawai, yang merupakan sumber mata pencarian utama masyarakat pesisir Rohil.
“Kami tidak mempermasalahkan keberadaan mereka. Tapi kami berharap agar mereka tidak menangkap ikan di perairan Rohil karena itu sangat mengganggu mata pencarian nelayan kita, terutama yang menggunakan jaring, rawai, dan alat tangkap lainnya,” ungkap Jaswadi.
Jaswadi menambahkan, pengawasan di wilayah perairan Rohil selama ini terkendala oleh keterbatasan anggaran yang dialami oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, khususnya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP).
“Dalam rapat, pihak PSDKP menyampaikan bahwa mereka tidak bisa turun ke lapangan karena keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, kami memohon kepada Bapak Gubernur Riau dan Komisi B DPRD Riau untuk dapat mengalokasikan anggaran tambahan bagi PSDKP agar bisa melakukan patroli rutin di perairan Rohil,” ujarnya.
Selain kepada pemerintah provinsi, HNSI Rohil juga meminta dukungan dari Kapolda Riau untuk memperkuat pengawasan di laut dengan memberikan bantuan berupa armada besar kepada Satpol Air Polres Rohil.
“Kami juga berharap kepada Bapak Kapolda Riau agar dapat membantu dengan menurunkan armada besar kepada Satpol Air Polres Rohil. Armada itu diperlukan untuk melakukan patroli rutin, terutama untuk menindak praktik penangkapan ikan dengan pukat harimau yang merusak ekosistem laut di wilayah kami,” pungkas Jaswadi. (Riki)
