ROKAN HILIR – Citra Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT SPRH Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) kembali menuai sorotan tajam publik. Setelah sebelumnya merumahkan puluhan karyawan dengan dalih efisiensi, kini perusahaan justru diduga melakukan perekrutan karyawan baru secara diam-diam.
Ironisnya, berdasarkan penelusuran tim media, para karyawan baru tersebut ditempatkan di unit usaha strategis milik PT SPRH, yakni Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Langkah ini memicu kekecewaan mendalam, terutama dari kalangan eks-karyawan yang hingga kini belum memperoleh kejelasan nasib maupun penyelesaian hak-haknya.
Tak hanya itu, proses perekrutan juga diwarnai dugaan kuat praktik nepotisme. Dua karyawan baru yang direkrut disebut-sebut memiliki hubungan darah dengan pejabat tinggi perusahaan, yakni Komisaris Utama dan Direktur Pengembangan PT SPRH.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, salah satu karyawan berinisial DJ diduga merupakan sopir pribadi dari Direktur Pengembangan, Zulfakar Juned. Sementara satu lainnya, berinisial RE, bertugas sebagai pembuat barcode di SPBU, dan disebut sebagai keponakan langsung Komisaris Utama, Tiswarni.
Lebih mencengangkan, RE diketahui sempat diberhentikan dari unit SPBU karena diduga terlibat penggelapan dana konsumen mencapai Rp41 juta lebih. Meskipun sempat akan dibawa ke jalur hukum, kasus itu akhirnya diselesaikan melalui kesepakatan pengembalian dana. Namun, hingga kini, uang tersebut belum jelas statusnya, sementara RE justru kembali direkrut.
Seorang mantan karyawan yang enggan disebutkan namanya mengaku kecewa dan merasa dikhianati oleh kebijakan manajemen PT SPRH.
“Kami diberhentikan karena katanya perusahaan sedang efisiensi. Tapi mereka malah rekrut orang baru, dan itu pun keluarga pejabat. Ini sangat melukai keadilan,” ujarnya.
Situasi ini semakin menguatkan dugaan bahwa kebijakan efisiensi yang diumumkan perusahaan hanyalah formalitas untuk menyingkirkan karyawan lama, sementara di sisi lain tetap membuka pintu bagi kerabat pejabat internal.
Hingga kini, sebanyak 43 karyawan yang dirumahkan belum menerima kejelasan soal status kerja, gaji, maupun pesangon.
Menanggapi isu ini, Direktur Pengembangan PT SPRH, Zulfakar Juned, membantah telah merekrut sopir pribadinya menjadi karyawan.
“Tidak ada saya merekrut karyawan baru di tengah efisiensi. Silakan dicek kalau ada keluarga saya. Sopir saya, Arjuna, adalah karyawan bagian aset yang saya bawa saat kegiatan di luar kantor,” kata Zulfakar saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Rabu (23/7/2025) sekitar pukul 19.50 WIB.
Saat ditanya soal karyawan berinisial RE yang disebut keponakan Komisaris Utama, Zulfakar mengaku tidak mengetahui secara pasti proses perekrutan tersebut.
“Saya tahu soal karyawan yang pernah bermasalah itu. Tapi jika memang dia direkrut kembali, itu tidak pernah dibahas. Coba tanyakan ke Bu Tiswarni,” jelasnya.
Sayangnya, hingga berita ini diturunkan, Tiswarni selaku Komisaris Utama PT SPRH belum memberikan klarifikasi. Upaya konfirmasi yang dilakukan wartawan juga gagal, bahkan nomor wartawan diduga telah diblokir oleh yang bersangkutan.
Gelombang kritik terhadap manajemen PT SPRH pun terus membesar. Sejumlah tokoh masyarakat dan aktivis mendesak Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk turun tangan dan segera melakukan audit menyeluruh terhadap manajemen dan operasional BUMD tersebut. (Riki)
