ROKAN HILIR – Pengurus Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Rokan Hilir hasil Musyawarah Nasional (Munas) di Bogor resmi dilantik dalam acara khidmat di Aula Misran Rais, Bagansiapiapi, Kecamatan Bangko, Selasa (12/8/2025).
Pelantikan dilakukan oleh Ketua HNSI Provinsi Riau, Junaidi, S.I.Kom., M.I.Kom., dan dihadiri Asisten II Pemkab Rokan Hilir, Mulyadi Masri; Kapolsek Bangko, AKP Buyung Kardinal; perwakilan Kodim 0321/Rohil, Sadli; eks Ketua HNSI Rohil; serta sejumlah tokoh nelayan.
Ketua HNSI Rohil terpilih, Rivi Candra, dalam sambutannya menegaskan komitmen memperjuangkan kesejahteraan nelayan. Ia menyebut fokus kepengurusannya meliputi penguatan organisasi, peningkatan akses permodalan, serta mendorong regulasi yang berpihak pada pelaku usaha perikanan tangkap maupun budidaya.
Ketua HNSI Riau, Junaidi, mengakui adanya dualisme kepengurusan HNSI, termasuk di Rokan Hilir. Namun ia menegaskan, perbedaan tersebut tidak akan berdampak negatif bagi nelayan.
“HNSI hasil Munas Bogor berkomitmen bekerja untuk mengayomi nelayan, termasuk di Rokan Hilir,” ujarnya.
Asisten II Pemkab Rohil, Mulyadi Masri, menanggapi persoalan ini dengan mengatakan pihaknya akan memeriksa administrasi untuk memastikan kepengurusan mana yang sah secara hukum.
“Kami akan mengecek kembali mana yang legal di Rokan Hilir,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua HNSI Rohil versi Munas Bali, Jaswadi, menegaskan kepengurusan yang ia pimpin adalah hasil Muscab sah yang sebelumnya diketuai Jonnaidi Nelayan.
“HNSI di Rokan Hilir adalah versi Munas Bali, dan pengurus sebelum kami memang ada, bukan mendadak ada,” katanya.
Kehadiran Asisten II Pemkab Rohil dalam pelantikan versi Munas Bogor ini memicu sorotan sejumlah pihak. Sebelumnya, HNSI Rohil versi Munas Bali yang dipimpin Jaswadi telah dilantik secara resmi oleh Wakil Bupati Rokan Hilir, Jhony Charles, di Hotel Kesuma Bagansiapiapi.
Ironisnya, di tengah kisruh kepengurusan, nelayan Rokan Hilir justru masih kesulitan mendapatkan BBM subsidi jenis solar di SPBU milik BUMD Rokan Hilir. Masalah ini kian pelik setelah sejumlah manajemen SPBU tersebut diamankan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Riau beberapa waktu lalu. Padahal, penyelesaian persoalan BBM seharusnya menjadi prioritas utama dan jembatan perjuangan organisasi nelayan. (Riki)
