BAGANSIAPIAPI – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Rokan Hilir (Rohil) turut ambil bagian dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Cadangan Pangan Daerah. Rapat tersebut digelar oleh Panitia Khusus (Pansus) D DPRD Rokan Hilir pada Selasa (22/4/2025) sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di ruang rapat Pansus, Gedung DPRD Rohil, Batu Enam, Bagansiapiapi.
Direktur Utama PT SPRH—BUMD Rohil, Rahman, SE, diwakili oleh Staf Pengembangan dan Bisnis, Nurdiansyah, yang hadir dalam rapat tersebut.
“Kami hadir memenuhi undangan rapat pembahasan Ranperda Cadangan Pangan Daerah. Dalam forum tersebut, kami menyampaikan kesiapan BUMD untuk berkontribusi dalam penguatan sistem cadangan pangan daerah,” ujar Nurdiansyah usai mengikuti rapat.
Menurutnya, BUMD dapat berperan sebagai penyangga stok pangan, pengelola lumbung pangan, sekaligus penyalur bantuan pangan kepada masyarakat.
Namun dalam rapat itu, lanjut Nurdiansyah, pihaknya juga mendapat sorotan terkait tidak berfungsinya unit ricemill yang berada di Kecamatan Pekaitan. Menanggapi hal itu, ia menegaskan bahwa fasilitas tersebut bukanlah milik BUMD Rohil, melainkan milik Pemerintah Provinsi Riau.
“Saat ini ricemill di Pekaitan memang tidak berfungsi. Namun perlu diketahui bahwa itu bukan milik kami. Kami sebenarnya sudah melakukan upaya pengambilalihan agar bisa dimanfaatkan, tetapi belum berhasil,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, pihak Pansus D DPRD Rohil menyatakan siap membantu BUMD dalam melakukan lobi kepada Pemerintah Provinsi Riau agar pengelolaan ricemill dapat diserahkan kepada daerah.
“Harapan kami, melalui rapat ini ada solusi agar fasilitas itu bisa diserahkan ke BUMD dan dimanfaatkan. Sekarang kondisinya terbengkalai, dan menurut informasi banyak alat yang sudah rusak karena lama tidak digunakan,” tambah Nurdiansyah.
BUMD Rohil menyatakan komitmennya untuk berpartisipasi dalam mendukung kebijakan cadangan pangan, sejalan dengan program strategis nasional di sektor ketahanan pangan.
Rapat tersebut juga dihadiri oleh sejumlah instansi terkait, antara lain Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Rohil, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Rohil, Bagian Hukum Pemkab Rohil, tenaga ahli dari Universitas Riau, serta perwakilan dari BUMD Rohil. (Riki)
