JAKARTA – Ribuan buruh menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (28/8/2025). Aksi ini dipusatkan hanya di kompleks parlemen, sesuai arahan Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, tanpa ada kegiatan di depan Istana Negara.
Pantauan di lokasi, suasana gedung DPR berbeda dari hari biasanya. Kompleks parlemen tampak lebih lengang setelah Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR mengeluarkan surat edaran tentang kebijakan work from home (WFH) bagi ASN dan tenaga ahli. Edaran bernomor 14/SE-SEKJEN/2025 itu ditandatangani oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar, pada Rabu (27/8/2025).
“Memang ada edaran dari kesekjenan untuk WFH,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni.
Sementara itu, aparat kepolisian telah menyiapkan pengamanan ketat di sekitar gedung DPR. Sejumlah kendaraan taktis disiagakan, dengan ribuan personel Polda Metro Jaya yang dikerahkan guna menjaga ketertiban jalannya aksi.
Dalam aksinya, buruh menyampaikan enam tuntutan utama, yakni:
1. Hapus outsourcing dan tolak upah murah.
2. Stop PHK dengan membentuk Satgas PHK.
3. Reformasi pajak perburuhan: naikkan PTKP menjadi Rp7,5 juta/bulan, hapus pajak pesangon, THR, JHT, serta diskriminasi pajak perempuan menikah.
4. Sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa skema omnibus law.
5. Sahkan RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi.
6. Revisi RUU Pemilu dengan desain ulang sistem Pemilu 2029.
Said Iqbal menegaskan bahwa aksi hari ini murni terfokus di DPR. “Tidak di Istana, hanya di DPR saja,” ujarnya.
Di sisi lain, polisi juga melakukan langkah antisipasi terhadap potensi kericuhan. Hingga siang hari, sebanyak 276 pelajar diamankan karena diduga hendak mengikuti aksi, sebagian di antaranya kedapatan membawa busur panah.
“Update pelajar yang berhasil dicegah untuk tidak melaksanakan demo, 116 diamankan Polda dan 160 oleh Polres jajaran, total 276 pelajar,” ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi.
Aksi damai buruh ini diperkirakan berlangsung sepanjang hari dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian.
Sumber : Detik.com
