DUMAI – Polemik penyewaan aset milik Pertamina Patra Niaga kembali mencuat di Kota Dumai. Beredarnya foto spanduk pemberitahuan dan surat resmi terkait tarif sewa Lapangan Sepakbola milik Pertamina Patra Niaga menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat.
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Dumai menyampaikan kritik tajam terhadap kebijakan tersebut. Ketua Umum PMII Dumai, Aprianto, mempertanyakan urgensi dan landasan dari kebijakan penyewaan tanah yang dilakukan oleh perusahaan plat merah tersebut.
“Selain lapangan sepakbola, kami juga menerima informasi bahwa tanah yang ditanami ubi oleh petani juga turut disewakan,” kata Aprianto, Senin (8/7).
Ia mempertanyakan apakah kebijakan ini memang benar-benar mendukung kinerja dan pendapatan perusahaan, atau justru murni keputusan internal direksi yang minim pertimbangan sosial.
“Apakah urgensi penyewaan lahan ini memang untuk menunjang kinerja perusahaan, atau hanya kebijakan direksi semata? Ini harus dijelaskan ke publik,” tegasnya.
PMII juga menyoroti nominal sewa yang tertera dalam surat resmi, yakni sebesar Rp135.000 per jam. Nilai tersebut dinilai cukup memberatkan masyarakat, khususnya bagi klub sepak bola lokal dan pemuda yang kerap menggunakan fasilitas tersebut untuk berolahraga.
“Jika arah dana sewa ini untuk perawatan lapangan, mestinya nominalnya tidak setinggi itu. Di Dumai, peminat sepakbola sangat banyak. Kebijakan ini jelas akan memberatkan,” tambahnya.
Aprianto juga mengingatkan agar perusahaan lebih transparan dalam penggunaan dana hasil sewa-menyewa, mengingat belakangan ini perusahaan induk Pertamina terseret sejumlah kasus korupsi.
“Jangan sampai dana dari sewa ini malah menguntungkan oknum tertentu. Ini perusahaan negara, jadi harus transparan,” tegasnya.
Sebagai organisasi kepemudaan, PMII Dumai meminta agar Pertamina Patra Niaga mengedepankan kepentingan masyarakat lokal, terutama pemuda, dalam setiap pengambilan kebijakan.
“Kalau lapangan itu dipakai untuk pemuda berolahraga, apa ruginya bagi perusahaan? Harusnya kebijakan seperti ini tidak berlebihan dan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat Dumai,” tutupnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pertamina Patra Niaga belum memberikan tanggapan resmi terkait kebijakan penyewaan tersebut.
