JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan sejumlah skema baru dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna meningkatkan efisiensi anggaran, terutama untuk menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Salah satu opsi yang sedang dikaji adalah pemanfaatan fasilitas yang telah tersedia, seperti kantin sekolah, dapur umum, maupun sarana milik komunitas. Dengan pendekatan tersebut, pelaksanaan program tidak lagi bergantung pada pembangunan dapur baru atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di setiap lokasi.
Kepala BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mengoptimalkan penggunaan anggaran negara tanpa mengurangi kualitas layanan maupun sasaran penerima manfaat.
“Jadi ada beberapa alternatif, intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN. Dan kita intinya tidak harus membangun dapur baru, itu prinsipnya. Kita bisa menggunakan dapur-dapur, misalnya kantin sekolah,” ujar Nanik dalam konferensi pers di Kantor Pusat BGN, kamis (4/6/2026).
Selain memanfaatkan fasilitas yang sudah ada, BGN juga membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak guna memperluas cakupan layanan MBG, khususnya di daerah yang membutuhkan. Kerja sama tersebut dapat melibatkan badan usaha milik negara (BUMN), sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), yayasan, hingga lembaga lain yang memiliki perhatian terhadap peningkatan gizi masyarakat.
Meski berupaya menekan biaya pelaksanaan program, BGN menegaskan bahwa efisiensi tidak boleh mengorbankan kualitas layanan. Karena itu, pembenahan standar operasional, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan sistem pengawasan menjadi fokus utama dalam proses konsolidasi yang sedang dilakukan.
“Kami ingin memastikan setiap dapur menghasilkan makanan yang aman, sehat, dan bergizi. Karena itu, pembenahan standar operasional, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan pengawasan menjadi agenda utama kami,” kata Nanik.
Di sisi lain, BGN juga memperkuat tata kelola program agar pelaksanaannya lebih akuntabel dan berkelanjutan. Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menyebut penguatan tersebut akan dilakukan melalui peningkatan sistem pengendalian internal, integrasi data, validasi informasi, serta pengembangan sistem yang lebih terstruktur dan terukur.
Menurut Agustina, kebijakan yang tepat hanya dapat dihasilkan melalui dukungan data yang akurat dan sistem informasi yang terintegrasi.
“Kami akan memperkuat integrasi data dan sistem informasi agar setiap kebijakan dapat didukung oleh data yang valid. Selain itu, berbagai rekomendasi dari lembaga pengawas akan menjadi bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola yang sedang kami lakukan,” ujarnya.
Dalam penajaman sasaran program, BGN juga akan meningkatkan intervensi terhadap kelompok yang dikenal sebagai 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kelompok ini dinilai memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan stunting sekaligus peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.
Melalui berbagai penyesuaian tersebut, BGN berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat yang paling membutuhkan.Versi ini menempatkan isu utama di awal, kemudian mengalir ke strategi efisiensi, kolaborasi, penguatan pengawasan, perbaikan tata kelola, dan ditutup dengan fokus pada kelompok prioritas serta tujuan program. Struktur seperti ini umumnya lebih nyaman dibaca dan sesuai dengan pola penulisan berita kebijakan pemerintah.
