Mahasiswa Kritik Pengangkatan Pj Penghulu Non-Tempatan di Sinaboi

Aldi Syahputra Ketua Himpunan Mahasiswa Kecamatan Sinaboi - Rokan hilir
Aldi Syahputra Ketua Himpunan Mahasiswa Kecamatan Sinaboi - Rokan hilir

ROKAN HILIR — Himpunan Mahasiswa Kecamatan Sinaboi (HIMASI) Rokan Hilir menyoroti wacana pengangkatan Penjabat (Pj) Penghulu oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Kritik tersebut dilayangkan menjelang pelantikan serentak ratusan Pj Penghulu yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (8/5/2025) pukul 08.30 WIB di Lapangan Methodist, Bagansiapiapi.

Ketua Umum HIMASI-Rohil, Aldi Syahputra, menyampaikan keberatannya atas informasi bahwa dua kepenghuluan di Kecamatan Sinaboi—yakni Kepenghuluan Sungai Nyamuk dan Kepenghuluan Darussalam—akan dipimpin oleh pejabat yang bukan berasal dari wilayah setempat.

“Kami mendapatkan informasi bahwa calon Pj Penghulu yang akan dilantik bukan berasal dari dua kepenghuluan tersebut, bahkan berasal dari luar Kecamatan Sinaboi,” ujar Aldi kepada wartawan, Rabu (7/5/2025).

Menurut Aldi, pengangkatan Pj Penghulu non-tempatan berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari kurangnya pemahaman terhadap kondisi sosial budaya masyarakat hingga minimnya legitimasi di mata warga. Ia juga menilai kebijakan ini tidak adil dan dapat menghambat pembangunan di tingkat kepenghuluan.

“Yang paling memahami kebutuhan masyarakat tentu yang tinggal dan hidup di lingkungan tersebut, bukan dari luar kepenghuluan apalagi luar kecamatan,” tegas Aldi, yang juga menjabat sekretaris Umum PC PMII Rokan Hilir.

Ia menambahkan, ketidakpercayaan publik terhadap Pj Penghulu yang bukan berasal dari daerahnya sangat mungkin terjadi. Hal ini dikhawatirkan akan mempersulit proses kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat.

Bacaan Lainnya

Tak hanya itu, Aldi turut menyoroti potensi terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) jika Pj Penghulu tidak berasal dari wilayah yang dipimpinnya.

“Ketika pejabat itu bukan orang tempatan, maka tidak ada rasa memiliki. Ini bisa membuka peluang terjadinya KKN,” jelasnya.

Aldi pun mendesak Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kepenghuluan (PMK), agar segera melakukan evaluasi sebelum pelantikan digelar.

“Kami mendesak agar Pemkab Rohil segera berbenah. Lakukan evaluasi dalam waktu singkat ini, sebelum masyarakat dan mahasiswa melakukannya sendiri terhadap kinerja pemerintah,” pungkas Aldi yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Mahasiswa STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi.

Pos terkait