ROKAN HILIR – Penjabat (Pj) Datin Kepenghuluan Pulau Halang Hulu, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, memilih bungkam terkait dugaan mark-up anggaran dalam pembangunan pelantaran beton yang bersumber dari Dana Desa Tahap I Tahun 2025.
Proyek senilai Rp94 juta tersebut menuai kritik dan sorotan tajam dari masyarakat serta penggiat sosial karena hanya memiliki spesifikasi panjang 15 meter dan lebar 2 meter. Nilai proyek dianggap tidak sepadan dengan volume pekerjaan di lapangan.
Beberapa warga bahkan terang-terangan menduga adanya pembengkakan anggaran. Mereka mempertanyakan transparansi aparatur desa dalam penggunaan dana publik yang semestinya dikelola secara akuntabel dan terbuka.
Kebisuan pihak kepenghuluan semakin memanaskan suasana. DPD FABEM Rokan Hilir juga ikut angkat bicara dan meminta agar Inspektorat serta Dinas PMD Rohil segera melakukan investigasi di lapangan.
“Kalau memang tidak ada masalah, harusnya tidak alergi dikonfirmasi. Tapi jika terus diam, publik makin curiga. Jangan anggap remeh uang rakyat,” tegas perwakilan DPD FABEM.
Hingga berita ini diturunkan, tidak ada keterangan resmi dari pihak kepenghuluan. Redaksi masih membuka ruang hak jawab sesuai amanah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, demi penyajian informasi yang berimbang.
