ROKAN HILIR – PT SPRH Perseroda mengusulkan pembangunan dua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) baru di Kabupaten Rokan Hilir, Riau, sebagai upaya memperluas layanan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sekaligus menjawab tingginya kebutuhan masyarakat, khususnya nelayan dan petani.
Direktur Utama PT SPRH Perseroda Yusri Kandar ST mengatakan usulan tersebut telah disampaikan kepada Bupati Rokan Hilir selaku pemegang saham dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap BBM bersubsidi.
“Lokasi yang diusulkan berada di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan sebagai jalur penghubung menuju Kota Bagansiapiapi dan Kecamatan Sinaboi sebagai jalur penghubung Kabupaten Rokan Hilir dengan Kota Dumai,” kata Yusri saat Rapat Koordinasi dan Pembahasan Terkait Penggunaan, Pengawasan serta Distribusi BBM Bersubsidi di Bagansiapiapi, Senin, (13/7/2026)
Menurut dia, pembangunan dua SPBU tersebut juga akan didampingi Kejaksaan Negeri Rokan Hilir sejak tahap kajian hingga pelaksanaan agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).
Selain pengembangan jaringan SPBU, PT SPRH Perseroda terus memperkuat sistem pengawasan distribusi BBM bersubsidi melalui digitalisasi transaksi, pengawasan internal, serta evaluasi terhadap berbagai kendala distribusi di lapangan.
Yusri menjelaskan penerapan sistem digital, termasuk penggunaan kartu transaksi pada sektor usaha yang mulai diterapkan di SPBU Batu 4, diharapkan dapat meningkatkan transparansi penyaluran sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan.
Ia mengatakan sejak pengelolaan SPBU diambil alih sekitar empat bulan lalu, operasional perusahaan menunjukkan tren positif dan telah mampu menghasilkan keuntungan tanpa lagi memerlukan penyertaan modal dari PT SPRH Perseroda.
Dalam rapat tersebut terungkap bahwa kuota BBM bersubsidi yang diberikan Pertamina kepada PT SPRH pada 2026 bersifat tetap (locked), sehingga menjadi batas maksimal penyaluran selama satu tahun.
Peserta rapat juga mengungkapkan kebutuhan BBM bersubsidi di Kabupaten Rokan Hilir masih jauh lebih besar dibandingkan kuota yang tersedia. Penyaluran BBM bersubsidi saat ini melayani kendaraan yang telah terdaftar melalui barcode MyPertamina, sektor perikanan, dan sektor pertanian.
Khusus sektor perikanan, tercatat sekitar 508 rekomendasi nelayan dengan estimasi kebutuhan sekitar 22 kiloliter solar per hari. Sementara kuota harian yang dapat disalurkan SPBU hanya sekitar 8 kiloliter.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan antrean, keterlambatan pelayanan, serta meningkatnya keluhan masyarakat, terutama nelayan yang bergantung pada solar bersubsidi untuk kegiatan melaut.
Forum rapat merekomendasikan agar dilakukan evaluasi dan pengusulan penambahan kuota BBM bersubsidi kepada PT Pertamina sesuai kebutuhan riil masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah bersama Pertamina dan instansi terkait juga diharapkan menyusun mekanisme pembagian jadwal pengambilan solar bersubsidi bagi nelayan guna mengurangi antrean dan memastikan distribusi berlangsung tertib.
Rapat koordinasi itu turut dihadiri jajaran PT SPRH Perseroda, Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, Dinas Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DKPP, KSOP Kelas IV Bagansiapiapi, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Rokan Hilir, unsur TNI-Polri, serta pengawas SPBU PT SPRH.
Melalui rapat tersebut, seluruh pemangku kepentingan berkomitmen memperkuat koordinasi dan pengawasan agar penyaluran BBM bersubsidi dapat berjalan tepat sasaran, tepat volume, tepat administrasi, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
