ROKAN HILIR – Birokrasi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir kembali tercoreng. Kali ini, dugaan permainan proyek dan pengaturan jabatan menyeret dua nama berpengaruh berinisial YS dan RW ke pusaran skandal yang mencoreng wajah pemerintahan.
YS, seorang ASN di lingkup Pemprov Riau, disebut-sebut bukan sosok sembarangan. Ia diduga merupakan adik kandung Bupati aktif Rokan Hilir. Meski tidak berdomisili di daerah tersebut, kekuatannya diyakini menjangkau hingga ke jantung pemerintahan Rohil—mengatur proyek, mengatur pejabat, dan diduga menjadi dalang di balik banyak keputusan penting.
Lebih mengejutkan lagi, RW yang kini menjabat sebagai camat di salah satu kecamatan strategis, kembali menjadi sorotan tajam publik. Nama RW sebelumnya sempat viral di media sosial dalam pusaran isu jual beli jabatan. Kini, dengan posisi tambahan sebagai ketua di berbagai lembaga daerah, publik mempertanyakan: apakah kekuasaan sudah menjadi milik segelintir orang?
“Banyak proyek diduga sudah diatur dari luar. Sulit bagi kontraktor lokal bersaing secara sehat karena ada ‘tangan-tangan tak terlihat’,” ungkap seorang kontraktor lokal yang mewanti-wanti namanya tak dipublikasikan di kutip dari Buletinnusantara.my.id
Fenomena ini tidak bisa dianggap sepele. Jika benar kerabat pejabat ikut bermain dalam urusan birokrasi, ini jelas mencederai semangat reformasi dan melanggar prinsip good governance. Parahnya lagi, ini membuka ruang lebar untuk konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang.
Kini, masyarakat Rohil bertanya-tanya: Apakah Pemkab Rokan Hilir berani bertindak adil, atau akan terus membiarkan birokrasi dikendalikan dari balik tirai keluarga dan kroni?
Desakan kepada Inspektorat Daerah, Komisi ASN, KPK hingga Kejaksaan agar turun tangan semakin keras disuarakan. Publik menuntut investigasi total, audit proyek, dan pemanggilan semua pihak terkait.
Sampai berita ini diturunkan, belum ada satu pun keterangan resmi yang disampaikan pihak Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir maupun nama-nama yang disebut. Diamnya mereka, justru kian menguatkan kecurigaan publik.
