Kadinsos Angkat Bicara: Judi Online Bisa Buat Bansos Tak Cair, Ini Penjelasannya

Warga mengeluhkan bantuan sosial yang tak lagi cair, sementara aktivitas transaksi tak wajar—termasuk dugaan judi online—disebut menjadi salah satu pemicu terblokirnya kartu bansos. (Photo : Ilustrasi)

ROKAN HILIR – Kepala Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Provinsi Riau, Andi Rahman, mengimbau masyarakat agar menjauhi praktik judi online. Peringatan tersebut disampaikan menyusul meningkatnya keluhan warga terkait bantuan sosial (bansos) yang tidak lagi tersalurkan akibat data penerima dinyatakan exclude oleh sistem.

 

Andi mengungkapkan, beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) datang langsung ke Dinas Sosial untuk melaporkan bahwa nama mereka tidak muncul dalam data penerima. Setelah dilakukan pengecekan internal, sebagian data tersebut terbaca sebagai penerima yang dikeluarkan dari sistem.

“Kami menyampaikan bahwa bantuan tersebut dapat berpengaruh kepada KPM. Namun banyak keluhan masyarakat yang tidak menerima bantuan lagi karena sistem membaca mereka sebagai exclude,” ujar Andi, Selasa (18/11/2025).

 

Tak hanya itu, warga juga mengaku kartu bantuan mereka terblokir saat dicek melalui mesin ATM. Kondisi ini diduga berkaitan dengan aktivitas transaksi yang tidak sesuai peruntukan, termasuk kemungkinan penggunaan rekening untuk transaksi judi online.

Bacaan Lainnya

 

Andi menegaskan bahwa pemerintah daerah terus melakukan pembaruan dan verifikasi data secara berkala untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak terlibat dalam perjudian daring karena selain melanggar hukum, juga berpotensi menghilangkan hak atas bantuan sosial.

Lebih lanjut, Andi menjelaskan bahwa Dinas Sosial Rohil saat ini tengah melakukan pembenahan guna meningkatkan kualitas layanan publik. Penataan ulang alur pelayanan serta penambahan ruang konsultasi tengah dipersiapkan agar masyarakat yang membutuhkan pendampingan terkait data dan hak-hak bansos dapat dilayani lebih cepat.

“Kami berkomitmen memperbaiki pelayanan di kantor, termasuk menambah ruangan konsultasi dan layanan lainnya, agar masyarakat dapat memperoleh informasi dan penanganan yang lebih cepat,” pungkasnya.

Pos terkait