ROKAN HILIR – Konflik di tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT SPRH (Perseroda) milik Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) kian memanas. Masyarakat kini menyaksikan secara terbuka pertarungan internal antar elite perusahaan yang saling tuding dan berebut pembenaran atas dugaan pelanggaran hukum.
Ketegangan meletus setelah Kepala Divisi Hukum PT SPRH melaporkan dugaan pemalsuan dokumen ke pihak kepolisian. Laporan itu menyeret dua nama besar: Tiswarni, Kepala Bagian Ekonomi Setdakab Rohil yang juga menjabat Komisaris PT SPRH, serta Rahmad Hidayat, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama perusahaan.
Penyelidikan pun berjalan. Tim Ditreskrimum Polda Riau telah memeriksa sejumlah pihak terkait. Konflik ini tak hanya mencoreng citra BUMD, tapi juga memicu kekhawatiran publik. BUMD yang seharusnya jadi penggerak ekonomi daerah, justru menjadi arena konflik kepentingan.
Saling Serang di Ruang Publik
Pernyataan saling serang mulai mengemuka. Rahmad Hidayat membantah keras tudingan yang dilayangkan terhadapnya dan menyebut laporan itu sebagai bentuk pencemaran nama baik.
“Laporan ini sepihak dan mengarah pada pencemaran nama baik. Kami akan melawan dan menempuh jalur hukum,” tegas Rahmad kepada wartawan.
Sementara itu, Tiswarni hingga kini belum memberi keterangan resmi. Upaya konfirmasi oleh media tak membuahkan hasil. Ia bahkan terkesan menghindar usai diperiksa penyidik di Kantor Bupati Rohil.
Situasi ini memperlihatkan lemahnya sistem tata kelola internal perusahaan dan menguatkan desakan evaluasi total terhadap manajemen BUMD tersebut.
Profil PT SPRH: Harapan yang Terkatung
Didirikan sebagai BUMD strategis Pemkab Rohil, PT SPRH ditujukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan mengelola potensi ekonomi lokal. Namun dalam kenyataannya, perusahaan ini justru kerap terseret dalam pusaran konflik internal dan jauh dari kata produktif.
Sejumlah proyek strategis yang digadang-gadang tak kunjung membuahkan hasil. Publik lebih sering mendengar nama PT SPRH dalam berita miring ketimbang prestasi bisnis atau kontribusinya bagi perekonomian daerah.
BUMD Bukan Medan Tarung Elite
Banyak kalangan menyayangkan kondisi ini. BUMD, menurut mereka, seharusnya menjadi motor pembangunan daerah bukan panggung pertarungan elit birokrasi.
Desakan agar Bupati Rokan Hilir H. Bistamam turun tangan langsung pun menguat. Salah satu langkah konkret yang dinilai perlu segera diambil adalah menonaktifkan sementara para pihak yang sedang berseteru agar proses hukum berjalan objektif tanpa tekanan politik maupun konflik kepentingan.
Sorotan juga mengarah pada Pelaksana Tugas (Plt) Direktur PT SPRH yang telah berada di BUMD pada tiga rezim Kepala Daerah yang dinilai telah lama berkecimpung sebagai Direksi namun tidak membawa perubahan signifikan bagi kemajuan perusahaan.
Audit Forensik dan Transparansi Total
Para pengamat menilai, dugaan pemalsuan dokumen adalah sinyal serius buruknya tata kelola internal PT SPRH. Pemeriksaan internal saja tak cukup. Dibutuhkan audit forensik independen guna menelusuri potensi kerugian negara dan memastikan transparansi keuangan.
Pemerintah Daerah serta Dewan Pengawas diminta tidak tinggal diam. Perombakan struktural dan penegakan kode etik dinilai sebagai langkah awal untuk menyelamatkan institusi yang kini tengah di ujung tanduk.
Ujian Kepemimpinan Bupati Rohil
Kisruh berkepanjangan ini menjadi ujian kepemimpinan bagi Bupati Rohil. Jika dibiarkan, dampaknya bisa merusak citra pemerintahan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Namun yang mencengangkan, Bupati selaku Pemegang Saham Utama hingga kini memilih bungkam. Awak media kesulitan menghubunginya untuk mendapat klarifikasi resmi. Terlebih publik ingin mengetahui keputusan kontroversial yang ia buat dengan menerbitkan keputusan circular sehingga sejumlah direksi harus berhadapan dengan APH perihal cacat administrasi.
Kini publik hanya bisa menunggu apakah Pemerintah Kabupaten Rohil akan bersikap tegas dan terbuka? Atau kasus ini kembali dibiarkan tenggelam seperti konflik-konflik BUMD sebelumnya?
Catatan Redaksi: Kami akan terus mengawal perkembangan kasus ini demi transparansi dan kepentingan publik.
