Teluk Kuantan – Anggota DPRD Kuansing, Endri Yupet, merespons dengan tenang dan santai terhadap pemberitaan media Maklumatonline.com yang menyebut dirinya sebagai “Begok Berlebihan.” Menurut Endri, tudingan tersebut tidak berdasar karena berita yang disampaikan tidak memiliki narasumber yang jelas.
“Begok berlebihan? Saya rasa orang yang menyebut itu tidak ada. Narasumbernya kok tak ada. Kok media judulnya seperti itu. Kalau saya ingin lapor ke aparat, sebenarnya bisa. Ini sudah tergolong ujaran kebencian. Tapi tak usahlah, kasihan juga nanti mereka,” ujar Endri Yupet dengan tenang pada Sabtu, 31 Agustus 2024.
Endri menegaskan bahwa dirinya tidak ingin tenaga honorer menjadi korban kebijakan yang tidak berpihak. Ia menyoroti pentingnya menjaga keberlangsungan masa kerja honorer yang berpotensi menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS).
“Karena jika masa kerja mereka putus, akibatnya sangat fatal. Ini menyangkut masa depan mereka dan keluarga mereka. Inilah yang kita ingatkan,” tegas Endri.
Mengenai isu gaji honorer, Endri menjelaskan bahwa DPRD Kuansing telah mengesahkan anggaran untuk satu tahun. Namun, jika ada instansi yang mengeluarkan Surat Keputusan (SK) honorer hanya hingga Agustus, Endri menilai hal tersebut adalah bentuk ketidakbenaran dari dinas terkait. Ia menduga, SK tersebut diterbitkan di tengah jalan karena jumlah honorer sudah melebihi anggaran yang dialokasikan.
“DPRD itu mensahkan anggaran honor untuk satu tahun anggaran, sekitar 3000-an honorer. Kalau gaji honorer sekarang hanya 8 bulan, ini artinya honorer itu di luar jumlah yang telah dianggarkan. Mungkin ini honor yang masuk setelah Pileg kemarin. Jangan-jangan anggaran untuk 3000-an itu digunakan untuk membayar honorer yang kabarnya bertambah menjadi 5000-an,” ungkap Endri.
Dengan jumlah honorer yang saat ini mencapai sekitar 5000 orang, Endri mengusulkan agar dilakukan audit investigasi mengenai jumlah honorer yang ada. Ia juga meminta Pemkab untuk membuka data jumlah honorer yang sebenarnya.
“Apa sudah sesuai dengan kesepakatan? Saya rasa sudah melenceng. Maka, perlu diaudit investigasi,” ujarnya.
Menurut Endri, masyarakat mengetahui bahwa pemberhentian honorer ini terkait dengan upaya Bupati untuk mengarahkan mereka kepada kepentingan politiknya di Pilkada 2024. Ia menyebut kebijakan tersebut aneh karena di satu sisi Pemkab Kuansing memberhentikan honorer dengan alasan tidak ada anggaran, namun di sisi lain mereka akan merekrut kembali honorer setelah evaluasi.
“Ini kan aneh. Kalau anggaran memang tidak ada, kenapa direkrut lagi? Inilah yang disebut begok berlebihan. Heee,” sindir Endri, politisi asal Singingi itu.
Sebelumnya, Maklumatonline.com memberitakan bahwa Endri Yupet, anggota DPRD Kuansing dari fraksi Golkar, diduga tidak memahami situasi atau mungkin pernyataannya bukan hasil pemikiran sendiri karena dinilai asbun dan begonya keterlaluan terkait pemecatan tenaga honorer Pemkab Kuansing. Media tersebut menuding Endri telah mempolitisasi isu ini untuk kepentingan Pilkada, meskipun data terkait masa kerja tenaga honorer sebenarnya ada di lembaga tempatnya bertugas.
Menanggapi pemberitaan tersebut, Endri Yupet kembali menegaskan agar tenaga honorer tidak perlu takut, karena gaji mereka telah dianggarkan untuk satu tahun penuh. Ia juga memastikan bahwa honorer yang diberhentikan akan direkrut kembali.
“Ini hanya akal-akalan saja, hanya untuk kepentingan politik bupati. Nanti ujung-ujungnya direkrut, suruh cari suara. Dan jangan-jangan nanti juga menyumbang. Heee,” pungkas Endri dengan nada satir.
