ROKAN HILIR — Sejumlah aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Forum Anti Korupsi Provinsi Riau mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk mengusut dugaan penyalahgunaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif yang diduga dilakukan oleh pejabat Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Riau.
Pejabat yang menjadi sorotan adalah Tiswarni, Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Rohil, yang juga tercatat sebagai mantan Komisaris di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT SPRH Rohil.
“Kami meminta APH segera menindaklanjuti dugaan kasus SPPD fiktif yang melibatkan Kabag Ekonomi sekaligus eks Komisaris BUMD PT SPRH Rohil,” ujar Wanda, perwakilan Forum Anti Korupsi Provinsi Riau, kepada Hitamputihnews.com, Sabtu (26/04/2025).
Wanda menjelaskan, laporan terkait dugaan ini sebelumnya sudah pernah mereka suarakan melalui aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau pada bulan lalu. Namun, hingga kini, belum ada kejelasan terkait langkah penegakan hukum terhadap kasus tersebut.
“Sudah pernah kami sampaikan dalam aksi, tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut yang jelas dari penegak hukum,” katanya.
Wanda menegaskan, pihaknya bersama rekan-rekan aktivis akan terus berkomitmen mengawal kasus dugaan korupsi ini hingga tuntas.
“Kami berkomitmen untuk mengawal dugaan praktik korupsi ini sampai benar-benar selesai,” pungkasnya.
Penulis; Riki
