ROKAN HILIR – Penghulu Sinaboi, Rafika, memberikan klarifikasi terkait penyaluran bantuan pangan pemerintah melalui Badan Urusan Logistik (Bulog) kepada masyarakat di Kepenghuluan Sinaboi, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir.
Dalam pernyataannya melalui media sosial Facebook, Rafika menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Wakil Presiden Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, serta seluruh pihak yang telah mendukung penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat.
Menurut dia, sebanyak 420 kepala keluarga (KK) di Kepenghuluan Sinaboi telah menerima bantuan pangan dari total 682 KK yang tercatat sebagai penerima manfaat.
“Alhamdulillah, bantuan pangan telah disalurkan kepada 420 KK penerima manfaat di Kepenghuluan Sinaboi. Mudah-mudahan bantuan ini menjadi berkah dan dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat,” kata Rafika.
Ia menegaskan Pemerintah Kepenghuluan Sinaboi hanya membantu proses penyaluran dan pengawasan agar bantuan yang diberikan pemerintah dapat diterima langsung oleh masyarakat yang berhak.
“Kami telah menyampaikan bantuan tersebut kepada penerima manfaat tanpa ada kekurangan apa pun dan turut mengawasi agar bantuan sampai kepada masyarakat yang berhak menerimanya,” ujarnya.
Diketahui sebelumnya, penyaluran bantuan pangan di Kepenghuluan Sinaboi sempat mendapat kritik dari sejumlah masyarakat. Kritik tersebut muncul karena masih terdapat warga yang merasa layak menerima bantuan namun belum terdaftar sebagai penerima manfaat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi dasar penyaluran bantuan pemerintah.
Menanggapi hal tersebut, Rafika menjelaskan bahwa penetapan penerima bantuan bukan merupakan kewenangan Pemerintah Kepenghuluan Sinaboi, melainkan mengacu pada data DTKS yang ditetapkan pemerintah.
“Terkait masyarakat yang belum menerima bantuan, hal itu berkaitan dengan data DTKS. Pemerintah Kepenghuluan tidak pernah terlibat langsung dalam pendataan masyarakat kurang mampu untuk dimasukkan ke dalam DTKS,” katanya.
Meski demikian, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir untuk melakukan pendataan ulang terhadap warga yang dinilai layak menerima bantuan namun belum terakomodasi dalam basis data pemerintah.
“Kami akan berkoordinasi dengan PSM dan Dinas Sosial agar masyarakat yang memang tergolong tidak mampu dan belum masuk DTKS dapat didata kembali sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Rafika menilai ke depan diperlukan sinergi yang lebih baik antara PSM, pemerintah kepenghuluan, dan ketua RT di masing-masing wilayah agar data penerima bantuan lebih akurat dan tepat sasaran.
Menurut dia, ketua RT merupakan pihak yang paling memahami kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di lingkungannya masing-masing sehingga dapat membantu proses verifikasi data calon penerima bantuan.
“RT merupakan pihak yang paling mengetahui kondisi masyarakat di wilayahnya. Karena itu, perlu adanya kerja sama dan koordinasi yang baik agar pendataan masyarakat kurang mampu dapat dilakukan secara maksimal,” katanya.
Ia menambahkan Pemerintah Kepenghuluan Sinaboi tetap terbuka menerima masukan dari masyarakat serta siap memberikan pelayanan kepada seluruh warga tanpa membedakan latar belakang maupun status sosial.
“Kami tetap terbuka untuk melayani seluruh masyarakat Kepenghuluan Sinaboi yang kami cintai dan sayangi. Terima kasih atas kerja sama yang telah terjalin dan kami mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam pelayanan,” kata Rafika
