JAKARTA – Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, dr. Maharani, membantah informasi yang beredar di media sosial yang mengaitkan dirinya dengan dugaan korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Maharani menegaskan dirinya tidak terlibat dalam perkara yang saat ini menjadi perhatian publik tersebut dan meminta masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi.
“Tuduhan maupun informasi yang mengaitkan saya dengan dugaan korupsi Program MBG tidak benar,” kata Maharani kepada HitamPutih News, Rabu, (10/6/2026)
Ia menegaskan bahwa setiap proses hukum harus berjalan berdasarkan alat bukti dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bukan berdasarkan opini maupun spekulasi yang berkembang di ruang publik.
Menurut dia, asas praduga tak bersalah harus tetap dijunjung tinggi guna menjaga keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terkait.
Maharani mengajak masyarakat untuk menunggu hasil penyelidikan dan proses hukum resmi yang dilakukan aparat penegak hukum.
“Jangan sampai informasi yang belum terbukti kebenarannya menimbulkan kesalahpahaman dan merugikan pihak tertentu,” ujarnya.
Ia juga menyayangkan adanya penggiringan opini yang mengaitkan dirinya dengan dugaan kasus tersebut. Bahkan, menurut dia, berkembang narasi yang menghubungkan persoalan itu dengan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) dirinya sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Golkar.
“Saya sangat menyayangkan adanya upaya penggiringan opini yang tidak berdasarkan fakta. Termasuk mengaitkan isu ini dengan proses PAW saya di DPR RI. Hal tersebut tidak memiliki dasar yang jelas dan berpotensi menyesatkan masyarakat,” katanya.
Maharani menegaskan dirinya mendukung penuh penegakan hukum yang profesional, transparan, dan tidak pandang bulu terhadap siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum.
Ia meyakini aparat penegak hukum akan bekerja sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku sehingga proses penanganan perkara dapat berjalan objektif.
“Saya percaya aparat penegak hukum akan bekerja secara profesional. Karena itu, mari bersama-sama menghormati proses hukum dan mengedepankan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Maharani mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial dengan mengedepankan verifikasi dan memeriksa sumber informasi yang kredibel sebelum menyebarluaskannya.
Menurut dia, ruang publik perlu diisi dengan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan agar tidak menimbulkan keresahan maupun merusak reputasi pihak yang tidak terkait dengan suatu perkara.
