ROKAN HILIR – Proses seleksi calon Anggota Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPRH) Perseroda menuai sorotan publik. Sejumlah nama yang muncul dalam bursa calon pimpinan BUMD tersebut dinilai memiliki kedekatan dengan lingkar kekuasaan, mulai dari tim sukses hingga orang-orang terdekat kepala daerah.
Panitia Seleksi (Pansel) secara resmi membuka pendaftaran sejak Senin, 15 Desember 2025, dan menutupnya pada Kamis, 18 Desember 2025. Berdasarkan data pendaftaran, tercatat 21 orang mendaftar sebagai calon Anggota Komisaris dan 14 orang sebagai calon Anggota Direksi.
Namun, alih-alih menghadirkan figur profesional dan independen, proses seleksi justru dibayangi isu intervensi kekuasaan. Sorotan ini kian menguat mengingat PT SPRH saat ini tengah berada dalam perhatian publik akibat dugaan kasus korupsi bernilai hampir setengah triliun rupiah yang sedang diproses oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau.
Salah satu nama yang paling menyedot perhatian publik adalah Joko Prayitno, yang diketahui merupakan ajudan Wakil Bupati Rokan Hilir, Jhony Charles, BBA, MBA. Joko Prayitno tercatat mendaftar sebagai calon Anggota Direksi PT SPRH.
Masuknya figur yang berada di lingkar kekuasaan tersebut memunculkan kekhawatiran publik terkait potensi konflik kepentingan, serta independensi pengelolaan BUMD ke depan.
Di tengah kondisi PT SPRH yang tengah menghadapi persoalan hukum serius, publik menilai perusahaan daerah itu seharusnya dipimpin oleh figur yang profesional, bersih, dan berintegritas, bukan mereka yang beririsan langsung dengan kekuasaan politik dan birokrasi.
Selain itu, Yusri Kandar, yang saat ini menjabat Penghulu Rantau Bais, juga dinilai memiliki kedekatan kuat dengan Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam. Selain berasal dari kampung yang sama, Yusri Kandar juga dikabarkan memiliki hubungan keluarga dengan orang nomor satu di Rokan Hilir tersebut.
Tak sedikit pihak menyebutkan Yusri Kandar sebagai kandidat kuat Direksi, bahkan digadang-gadang bakal mengisi posisi Direktur Utama (Dirut) PT SPRH. Yusri Kandar diketahui telah secara resmi mendaftarkan diri ke Panitia Seleksi pada Kamis (18/12/2025), tepat di hari terakhir pendaftaran.
Isu yang berkembang di masyarakat menyebutkan bahwa komposisi Direksi PT SPRH telah mengerucut sejak awal, sehingga proses seleksi dikhawatirkan hanya bersifat administratif dan sekadar formalitas.
Sorotan lain muncul setelah ditemukan fakta bahwa dua peserta, H Amran dan H Fuad Ahmad, tercatat mendaftar pada dua posisi sekaligus, yakni sebagai calon Anggota Komisaris dan calon Anggota Direksi.
Padahal, dalam ketentuan pendaftaran yang dikeluarkan Panitia Seleksi secara tegas disebutkan bahwa setiap pelamar hanya diperbolehkan mengajukan lamaran untuk satu posisi jabatan.
Diketahui, H Amran merupakan juru kampanye Paslon BIJAK (Bistamam–Jhony Charles) pada Pilkada Rokan Hilir 2024 lalu. Ia juga dikenal sebagai kader partai politik dan pernah beberapa kali mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.
Sementara H Fuad Ahmad diketahui pernah menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Rokan Hilir serta tercatat sebagai bagian dari tim pemenangan Paslon BIJAK pada Pilkada 2024. Selain itu, usia H Fuad Ahmad juga disebut-sebut telah melampaui batas maksimal usia persyaratan, yakni 62 tahun.
Fakta ini menimbulkan tanda tanya besar terhadap ketelitian dan keseriusan Panitia Seleksi dalam melakukan verifikasi administrasi, sekaligus menambah daftar persoalan dalam proses seleksi pimpinan BUMD tersebut.
Tak kalah menarik, Perwedessuito, yang diketahui merupakan mantan anggota DPRD Rokan Hilir dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) serta disebut sebagai bagian dari tim pemenangan Paslon BIJAK, turut mendaftarkan diri sebagai calon Anggota Direksi PT SPRH. Ia juga diketahui menjabat sebagai Ketua PPP Kabupaten Rokan Hilir.
Selain itu, nama Yusuf Muji Sutrisno, yang diketahui sebagai pengurus aktif Partai NasDem Rokan Hilir, juga dikabarkan masuk dalam bursa calon Direksi.
Masuknya sejumlah nama dengan latar belakang politik dan kedekatan dengan penguasa daerah ini semakin memperkuat persepsi publik bahwa seleksi PT SPRH sarat kepentingan dan berada di bawah bayang-bayang kekuasaan.
Lebih jauh, publik juga menyoroti munculnya kembali nama Zulfakar Juned, yang diketahui merupakan Direktur Pengembangan aktif PT SPRH, sekaligus salah satu mantan Direksi yang kembali mencatatkan namanya dalam bursa seleksi calon Direksi.
Adapun pelamar calon Anggota Komisaris antara lain Muhammad Ridho, Charles, Fadhel Arjuna Adinda, Masri Dodi M, Dodi Irwan, Rahmad Abdah, H Amran, Dr Khaidir, Erri Dendi, Budi Hardiyansyah, Hudbah, Ridho Ramidianto, Yoyon Yordi, Mhd Yusuf, Endang Prima Rizi, Aok Wijaya, Selamat Sempurna Sitorus, Febriana, H Fuad Ahmad, Ramidi, dan Zulfikar.
Sementara calon Anggota Direksi terdiri dari Zulpakar, Sandra, Zulkarnain, Joko Prayitno, Rizki, H Amran, Nur Azmi, Cut Sri Wulandari, Jawahir, Yusuf Muji Sutrisno, Muhammad Suhaidi, Yusri Kandar, Perwedessuito, Saiful, dan H Fuad.
Sejumlah elemen masyarakat mendesak agar Panitia Seleksi bekerja secara transparan, objektif, dan bebas dari tekanan politik. Seleksi pimpinan PT SPRH dinilai menjadi ujian serius komitmen Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam membenahi BUMD yang selama ini dinilai sarat masalah.
Publik berharap figur yang terpilih nantinya benar-benar memiliki integritas, kapasitas, serta keberanian melakukan pembenahan menyeluruh, bukan justru memperpanjang bayang-bayang kekuasaan di tubuh perusahaan daerah.
