KUANTAN SINGINGI – Setelah melalui pembahasan yang cukup panjang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) akhirnya menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kuansing Tahun Anggaran 2024.
Penyampaian catatan tersebut berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Kuansing yang digelar pada Rabu (14/5/2025) di gedung DPRD Kuansing. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Juprizal dan dihadiri oleh Wakil Bupati Muklisin, unsur Forkopimda, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuansing.
Juru bicara DPRD dari Fraksi PAN, Desta Harianto, menyampaikan bahwa rekomendasi tersebut ditujukan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kuansing. Salah satu sorotan utama DPRD adalah perlunya upaya maksimal dari setiap OPD dalam menggali potensi daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Untuk kegiatan yang sudah selesai namun belum dibayarkan, kami minta segera ditindaklanjuti,” ujar Desta.
Selain itu, DPRD juga mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, terutama di sektor kesehatan, administrasi kependudukan, dan pendidikan. Sektor pertanian dan perikanan juga diminta agar mendapat perhatian serius guna meningkatkan produktivitas.
Desta turut menyoroti pentingnya pembinaan kepegawaian dan pemerataan tenaga kerja, khususnya tenaga kesehatan, guru, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia juga menekankan agar penempatan guru disesuaikan dengan latar belakang pendidikan mereka.
Terkait rencana pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), DPRD mendesak Pemkab segera menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) sebagai payung hukum. “Jika tidak segera dibentuk, pengelolaan aset daerah akan terus mengalami kebuntuan,” tegas Desta.
Di sektor kesehatan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi perhatian. DPRD menilai ketersediaan fasilitas belum tentu efektif tanpa tenaga profesional yang memadai.
DPRD juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap penganggaran daerah agar lebih fokus pada program-program prioritas. “Anggaran harus dipastikan efektif dan tepat sasaran, bukan sekadar habis untuk belanja rutin tanpa dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Di bidang kesejahteraan rakyat, khususnya program beasiswa prestasi, DPRD menekankan pentingnya evaluasi agar penyalurannya tepat sasaran. “Penerima beasiswa harus benar-benar sesuai kriteria agar tidak menimbulkan ketidakadilan,” tambahnya.
Menanggapi catatan dan rekomendasi tersebut, Wakil Bupati Kuansing, Muklisin, menyampaikan apresiasi dan komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjutinya.
“Terima kasih atas masukan DPRD. Semua rekomendasi ini akan menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan daerah ke depan,” ujar Muklisin.
