KUANTAN SINGINGI – Sejak pengambilalihan perkebunan sawit milik PT Duta Palma Nusantara (DPN) oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui PT Agrinas Palma Nusantara pada Senin, 10 Maret 2025 lalu, masyarakat menyambut dengan harapan besar. Sayangnya, kondisi di lapangan justru mencederai ekspektasi tersebut.
Sejumlah oknum diduga memanfaatkan transisi pengelolaan ini untuk kepentingan pribadi. Salah satu yang menjadi sorotan adalah TS, eks Humas PT DPN yang kini menjabat sebagai Humas di PT Agrinas. Ia diduga terlibat dalam aktivitas ilegal berupa penjualan buah sawit dan limbah pabrik keluar dari wilayah perusahaan.
Ketua Karang Taruna Kecamatan Benai, Ahmad Fathony, S.H., secara tegas menyampaikan kekecewaannya. Ia menilai apa yang terjadi bertentangan dengan semangat Presiden RI Prabowo Subianto dalam menata ulang tata kelola sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat.
“Negara hadir untuk menyelamatkan aset rakyat. Tapi ini justru makin kacau. Lahan yang disita negara malah menjadi ladang baru untuk praktik ilegal oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab,” ujar Fathony.
Ia mengungkap, buah sawit dijual ke pengusaha lokal di Cengar dan limbah pabrik bahkan dibawa ke Pekanbaru, tanpa sepengetahuan atau izin resmi dari instansi terkait, termasuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuansing.
“Limbah B3 seperti minyak kotor (Miko) harus melalui prosedur ketat dan berizin. Kalau ini dibiarkan, akan merugikan lingkungan dan masyarakat,” tambahnya.
Merespons tudingan tersebut, TS membantah keras dan menyebut informasi tersebut tidaklah benar dan dinilai telah mencemarkan nama baiknya.
“Waduh! ini pencemaran nama baik saya Bang, ini akan saya laporkan, jika memang Ketua Karang Taruna atau masyarakat ada melihat pencurian buah atau buah TBS dibawa keluar, ya diamankan saja, jangan seenak dia menuduhkan yang tidak benar” ujar TS kepada wartawan.
Kondisi ini menambah panjang daftar keresahan masyarakat Kuansing terhadap pengelolaan perkebunan sawit.
Warga berharap pemerintah pusat turun tangan agar tujuan pengelolaan oleh BUMN benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan malah disusupi kepentingan pribadi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. (Adra)
