ROKAN HILIR – Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar (Disprindagsar) Kabupaten Rokan Hilir, Muhammad Fauzi, S.IP., M.Si., MH., turut mendampingi Bupati Rohil H. Bistamam dalam rapat koordinasi (Rakor) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melalui zoom meeting, Kamis (4/9/2025) di Bagansiapiapi.
Rakor yang dipimpin langsung oleh Mendagri tersebut membahas langkah strategis pemerintah dalam pengendalian inflasi, khususnya stabilisasi harga beras di daerah. Tito menyampaikan bahwa pemerintah akan semakin aktif melakukan intervensi pasar, mengingat saat ini harga beras di 214 kabupaten/kota tercatat melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Pemerintah bakal lebih aktif mengintervensi pasar untuk menekan kenaikan harga. Instrumen utamanya adalah penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan pangan beras 10 kilogram,” ujar Tito.
Ia menegaskan, kebijakan tersebut terbukti efektif meredam gejolak harga beras di sejumlah daerah. Bahkan, data mencatat jumlah kabupaten/kota yang mengalami penurunan harga beras semakin meningkat. Namun demikian, stabilitas harga beras jangka panjang tetap membutuhkan strategi yang lebih komprehensif, di antaranya melalui kebijakan pro-petani seperti penyediaan bibit dan pupuk, serta kolaborasi lintas kementerian.
Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya merilis data bahwa harga beras di Agustus 2025 masih mengalami kenaikan di 214 kabupaten/kota, meski inflasi beras secara bulanan menurun dibandingkan Juli 2025. Inflasi beras Agustus tercatat 0,73 persen dan dampaknya terhadap inflasi umum juga lebih rendah.
Sementara itu, Bupati Rohil H. Bistamam usai mengikuti Rakor menyampaikan bahwa secara umum kondisi pangan, khususnya beras, di Kabupaten Rokan Hilir masih stabil.
“Alhamdulillah, hingga Agustus sampai September ini harga beras di Rohil masih stabil dan tidak terjadi kelangkaan. Pemkab tetap mendukung program ketahanan pangan dan akan terus berupaya menekan inflasi di daerah,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah juga akan meningkatkan produksi padi melalui program optimalisasi lahan (OPLA) yang digalakkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian di sentra-sentra produksi padi.
