ROKAN HILIR – Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir menyebut pasokan Bio Solar bersubsidi yang disalurkan ke SPBU di Kecamatan Sinaboi berkisar antara 5 hingga 8 kiloliter (KL) per hari. Meski demikian, nelayan di wilayah itu masih mengeluhkan sulitnya memperoleh BBM bersubsidi serta tingginya harga yang mereka bayarkan.
Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir, Romi, S.IP., M.IP., mengatakan keterbatasan pasokan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi distribusi Bio Solar bersubsidi kepada nelayan.
“Di SPBU Kecamatan Sinaboi, minyak subsidi solar yang masuk hanya sekitar 5 sampai 8 KL per hari,” kata Romi saat dikonfirmasi HitamPutih News, Sabtu (11/7).
Ia menjelaskan hingga saat ini terdapat 187 nelayan di Kecamatan Sinaboi yang telah memperoleh surat rekomendasi pembelian Bio Solar bersubsidi dari Dinas Perikanan.
Menanggapi informasi harga Bio Solar di lapangan yang disebut mencapai Rp13.000 per liter, Romi mengatakan pihaknya belum menerima laporan resmi.
“Masalah harga di lapangan Rp13.000, kami dari pihak perikanan tidak mendapatkan informasi. Rekomendasi yang kami keluarkan sesuai dengan harga SPBU dan ditujukan kepada SPBU setempat,” ujarnya.
Berdasarkan perhitungan sederhana, apabila pasokan mencapai 8.000 liter per hari dan setiap nelayan rata-rata membeli 32 liter, maka kebutuhan 187 nelayan diperkirakan sekitar 5.984 liter.
Namun, perhitungan tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya persoalan dalam distribusi BBM bersubsidi. Sebab, belum diketahui apakah seluruh nelayan melakukan pembelian setiap hari, apakah pasokan tersebut juga dialokasikan kepada sektor lain yang berhak menerima solar subsidi, maupun bagaimana realisasi penyaluran harian di SPBU.
Karena itu, diperlukan penjelasan dari pihak pengelola SPBU maupun instansi terkait agar mekanisme penyaluran Bio Solar bersubsidi dapat dipahami secara utuh oleh masyarakat.
Sebelumnya, sejumlah nelayan di Kecamatan Sinaboi mengeluhkan sulitnya memperoleh Bio Solar serta tingginya harga yang mereka bayarkan. Kondisi tersebut dinilai berdampak pada meningkatnya biaya operasional melaut.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir, Muhammad Fauzi, yang telah dikonfirmasi media ini belum memberikan tanggapan.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hilir, Maston, menyarankan agar persoalan tersebut disampaikan secara resmi kepada Komisi B DPRD Rokan Hilir yang membidangi sektor perikanan dan kelautan.
“Saran saya buat saja surat ke Komisi B, karena yang membidangi persoalan nelayan adalah komisi terkait. Ada regulasi mengenai solar untuk nelayan yang perlu menjadi perhatian,” kata Maston, politisi PDI Perjuangan Kabupaten Rokan Hilir.
Nelayan berharap pemerintah daerah bersama pihak SPBU dan instansi terkait dapat memastikan distribusi Bio Solar bersubsidi berjalan tepat sasaran, pasokan mencukupi kebutuhan, serta pengawasan penyaluran diperkuat agar tidak terjadi kelangkaan maupun kenaikan harga di tingkat pengguna.
