JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat berbagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui pengendalian inflasi, penguatan nilai tukar rupiah, serta perlindungan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Berbagai kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil terus disinergikan guna memastikan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat.
Ekonom Senior INDEF, Didik J. Rachbini, menilai kondisi fiskal Indonesia hingga saat ini masih berada dalam kondisi yang baik dan terkendali.
“Saya cermati kondisi fiskal cukup baik dengan pendapatan dan pengeluaran masih dalam toleransi yang memadai. Terutama soal defisit sampai Mei 2026 yang masih terjaga sekitar 0,7 persen terhadap PDB,” kata Didik.
Menurut dia, kemampuan pemerintah menjaga defisit fiskal pada level yang rendah menunjukkan pengelolaan anggaran negara yang disiplin di tengah berbagai tantangan ekonomi global.
Selain itu, pembiayaan fiskal yang telah berjalan serta meningkatnya pendapatan negara dinilai memberikan ruang yang cukup bagi pemerintah untuk menjalankan berbagai program prioritas pembangunan.
Didik juga menyoroti peningkatan pendapatan negara yang tumbuh sekitar 19 persen secara tahunan hingga Mei 2026 menjadi Rp1.185 triliun. Kenaikan tersebut didorong oleh pertumbuhan penerimaan pajak dan pendapatan negara bukan pajak dari berbagai sektor ekonomi produktif.
Di sektor pangan, pemerintah terus memperkuat upaya menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok melalui Program Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dilaksanakan di berbagai daerah.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengatakan upaya pengendalian harga pangan menunjukkan hasil positif, terutama pada komoditas beras.
“Kita syukuri beras tak lagi menjadi penyumbang utama inflasi dalam dua tahun terakhir,” ujar Amran.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi beras pada Mei 2026 tercatat sebesar 0,38 persen atau lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI, Sofwan Dedy Ardyanto, menilai berbagai stimulus ekonomi yang diberikan pemerintah, termasuk insentif di sektor transportasi publik, dapat mendorong peningkatan mobilitas masyarakat dan konsumsi rumah tangga.
“Dalam situasi ekonomi yang melambat seperti ini, diskon dan insentif di sektor transportasi akan meningkatkan mobilitas masyarakat yang pada akhirnya berdampak pada kenaikan belanja konsumsi,” katanya.
Pemerintah optimistis kombinasi kebijakan penguatan fiskal, pengendalian inflasi, stabilisasi nilai tukar rupiah, serta berbagai stimulus ekonomi yang menyentuh langsung masyarakat dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Langkah tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan pelaku usaha, memperkuat investasi, serta mendukung penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor ekonomi.
