JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang dialog dan menjadikan aspirasi masyarakat sebagai bagian dari proses evaluasi serta penyempurnaan kebijakan publik.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengatakan kritik dan masukan dari masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa, merupakan unsur penting dalam mewujudkan kebijakan yang semakin berkualitas dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Kritik dan masukan dari masyarakat merupakan bagian penting dalam upaya memperbaiki kualitas kebijakan publik,” kata Nusron.
Menurut dia, berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui berbagai saluran, termasuk demonstrasi, merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang perlu dihormati dan dijadikan bahan pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan.
Ia menegaskan pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap berbagai program dan kebijakan agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
“Setiap kebijakan yang dihasilkan terus dievaluasi dan disempurnakan agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang,” ujarnya.
Nusron menilai pejabat publik harus memiliki keterbukaan dalam menerima berbagai pandangan dan masukan sebagai bagian dari tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat.
Dalam momentum Bulan Pancasila, pemerintah juga mendorong penguatan budaya dialog dan evaluasi berkelanjutan guna memastikan setiap kebijakan yang diambil selaras dengan nilai-nilai Pancasila.
“Ini di bulan Pancasila, apakah kebijakan publik yang saya ambil dalam pemerintahan sudah sesuai atau tidak dengan Pancasila. Kalau belum, ayo kita koreksi bersama-sama, item-item apa yang belum sesuai dengan Pancasila,” katanya.
Menurut dia, semangat keterbukaan dan perbaikan berkelanjutan menjadi salah satu landasan penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap aspirasi masyarakat.
Pemerintah, lanjut Nusron, memandang berbagai masukan dari mahasiswa sebagai bagian dari proses demokrasi yang dapat memberikan perspektif baru dalam penyempurnaan kebijakan, termasuk di sektor agraria dan tata ruang.
Oleh karena itu, berbagai aspirasi yang disampaikan akan dikaji dan dievaluasi secara mendalam sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan yang lebih baik di masa mendatang.
