ROKAN HILIR – Satu tahun kepemimpinan Bupati Rokan Hilir H. Bistamam bersama Wakil Bupati Jhony Charles, evaluasi terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir mulai menjadi sorotan.
Sejumlah kalangan masyarakat sipil menilai capaian pembangunan daerah selama satu tahun terakhir belum berjalan merata di seluruh sektor pemerintahan. Dari total 28 OPD yang ada, hanya sekitar 14 OPD yang dinilai menunjukkan kinerja aktif dan menghadirkan program yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Penilaian tersebut muncul dalam catatan refleksi satu tahun pemerintahan daerah yang menyoroti efektivitas pelaksanaan program pembangunan, pelayanan publik, serta optimalisasi kinerja birokrasi daerah.
Beberapa OPD dinilai telah menunjukkan progres melalui program nyata, seperti peningkatan layanan kesehatan, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar, bantuan sosial kepada masyarakat, hingga penataan kawasan perkotaan dan pasar rakyat. Namun di sisi lain, sejumlah OPD lainnya disebut masih minim inovasi serta belum memperlihatkan capaian signifikan yang berdampak luas.
Wakil Ketua DPD Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (FABEM) Rokan Hilir, Muhammad Khoir Al Ansor, menilai evaluasi satu tahun pemerintahan seharusnya menjadi momentum penting untuk melakukan pembenahan kinerja birokrasi secara menyeluruh.
“Kami melihat belum seluruh OPD menunjukkan kinerja yang optimal. Dari 28 OPD yang ada, hanya sekitar 14 OPD yang benar-benar terlihat bekerja dan menghadirkan program yang dirasakan masyarakat,” ujar Khoir kepada media ini.
Ia menegaskan bahwa pembangunan daerah membutuhkan kerja kolektif seluruh perangkat daerah agar target pembangunan dapat tercapai secara maksimal.
“Pemerintahan daerah tidak bisa bertumpu pada beberapa OPD saja. Harus ada akselerasi kinerja secara bersama, termasuk peningkatan inovasi pelayanan publik dan pengawasan terhadap pelaksanaan program,” katanya.
Menurutnya, masyarakat saat ini membutuhkan kebijakan yang tidak hanya bersifat administratif maupun seremonial, tetapi mampu memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik.
“Kami berharap tahun kedua kepemimpinan menjadi fase percepatan kerja, bukan sekadar melanjutkan program rutin tanpa terobosan yang jelas,” Pungkasnya.
