ROKAN HILIR – Bakal Calon Penghulu Bagan Jawa periode 2026, Zulpakar, SE. MSi kembali menyampaikan komitmennya untuk menghadirkan pelayanan yang lebih mudah dan meringankan beban masyarakat apabila mendapat kepercayaan memimpin Kepenghuluan Bagan Jawa.
Salah satu komitmen yang disampaikannya adalah menggratiskan pengurusan administrasi Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR), khususnya untuk tanah rumah milik masyarakat.
Menurut Zulpakar, kemudahan pelayanan administrasi merupakan bagian dari upaya pemerintah kepenghuluan dalam membantu masyarakat memperoleh kepastian administrasi atas tanah yang mereka kuasai.
“Insha Allah, apabila saya diberikan amanah oleh masyarakat untuk memimpin Kepenghuluan Bagan Jawa, pengurusan SKT dan SKGR bagi masyarakat akan diterbitkan tanpa dipungut biaya alias gratis,” ujar Zulpakar saat diwawancara redaksi HitamPutih News, Minggu (31/5/2026).
Ia mengatakan bahwa masih banyak masyarakat yang menghadapi berbagai kebutuhan ekonomi, sehingga pemerintah kepenghuluan perlu hadir dengan kebijakan yang dapat memberikan manfaat langsung kepada warga.
Menurutnya, pelayanan publik harus dilaksanakan dengan prinsip kemudahan, keterbukaan, dan keadilan, sehingga masyarakat dapat mengurus berbagai kebutuhan administrasi tanpa merasa terbebani.
“Saya ingin pelayanan kepada masyarakat benar-benar dirasakan manfaatnya. Jangan sampai masyarakat mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi tanah karena persoalan biaya. Pemerintah kepenghuluan harus hadir sebagai pelayan masyarakat,” katanya.
Selain itu, Zulpakar juga menegaskan bahwa program tersebut akan tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pengurusan SKT dan SKGR merupakan bagian dari pelayanan administrasi di tingkat kepenghuluan, sementara penerbitan sertifikat hak atas tanah tetap menjadi kewenangan pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah kepenghuluan nantinya akan berupaya memfasilitasi masyarakat dalam melengkapi berbagai persyaratan administrasi pertanahan serta mendukung pelaksanaan program pemerintah di bidang legalisasi aset tanah, termasuk Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Lebih lanjut, Zulpakar menuturkan bahwa komitmen tersebut merupakan bagian dari visi yang ingin diwujudkannya, yakni menghadirkan pemerintahan kepenghuluan yang transparan, melayani, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Harapan saya sederhana, bagaimana pemerintah kepenghuluan dapat memberikan pelayanan yang baik, membantu masyarakat yang membutuhkan, serta menciptakan rasa keadilan dalam setiap pelayanan yang diberikan. Jika diberi amanah, saya akan berusaha menjalankan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya,” tuturnya.
Selain komitmen pengurusan surat tanah gratis, Zulpakar sebelumnya juga menyampaikan niatnya untuk tidak mengambil gaji dan tunjangan tetap sebagai Penghulu apabila terpilih, sebagai bentuk pengabdian dan dedikasi dalam melayani masyarakat Kepenghuluan Bagan Jawa.
Dengan berbagai komitmen yang disampaikannya, Zulpakar berharap dapat menghadirkan pemerintahan yang dekat dengan masyarakat, mengedepankan pelayanan, serta mendorong terwujudnya Bagan Jawa yang lebih maju dan sejahtera.
