KUANTAN SINGINGI – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Benang Merah Keadilan secara resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan anggaran makan minum dan pakan natura tahun 2024 di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Setwan DPRD) Kabupaten Kuantan Singingi. Laporan tersebut dilayangkan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau pada Jumat, 2 Mei 2025.
Direktur Eksekutif LSM Benang Merah Keadilan, Idris, menyampaikan bahwa laporan tersebut disertai sejumlah dokumen pendukung. Ia berharap aparat kepolisian segera menindaklanjuti dugaan korupsi yang dinilainya memiliki potensi kerugian negara yang besar.
“Total anggaran makan minum dan pakan natura tahun 2024 di Setwan Kuansing mencapai Rp4,65 miliar dan seluruhnya dilaksanakan dengan metode swakelola,” ujar Idris.
Menurutnya, pelaksanaan kegiatan ini tidak melibatkan pihak ketiga atau penyedia jasa seperti lazimnya dilakukan di instansi pemerintahan lainnya. Pengadaan dikelola langsung oleh Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Berdasarkan penelusuran yang dilakukan pihaknya, LSM Benang Merah menduga adanya praktik korupsi serupa yang pernah terjadi di masa kepemimpinan Bupati Kuansing terdahulu, Mursini, yang divonis 8 tahun penjara pada awal 2022 lalu.
“Modusnya diduga melalui pembuatan surat pertanggungjawaban fiktif. Nota, bon, atau kwitansi kosong diisi seolah-olah telah terjadi pembelian barang atau jasa, padahal faktanya tidak demikian,” jelas Idris.
Ia menambahkan, dugaan korupsi ini memiliki pola yang sama: direncanakan sendiri, dilaksanakan sendiri, dan diawasi sendiri. Proses pencairan anggaran pun dilakukan langsung melalui SPP-LS.
“Kami mendesak Ditreskrimsus Polda Riau untuk segera melakukan penyelidikan mendalam atas laporan ini,” tegasnya.
