Perenungan untuk Menhut RI Raja Juli Antoni, Urang Asal Riau
Oleh: Dr. Ir. Apendi Arsyad, M.Si, Urang Caghonti – Mukim di Kota Bogor
Bismillahirrahmanirrahim
Penyambutan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Dr. Raja Juli Antoni di Tanah Riau baru-baru ini berlangsung cukup meriah. Foto-foto yang tersebar di grup WhatsApp IKKS Riau memperlihatkan antusiasme masyarakat menyambut Menhut RI yang berasal dari bumi Melayu.
Namun di tengah gegap gempita itu, tak bisa dipungkiri, hutan tropis Riau yang dulunya lebat dan menjadi kebanggaan masyarakat adat kini telah banyak musnah. Kayu-kayu hutan ditebang, ekosistem alami digantikan oleh kebun-kebun sawit monospesies. Ironisnya, kondisi ini berlangsung sejak lama, bahkan saat Kementerian Kehutanan masih dijabat oleh tokoh-tokoh dari luar Riau.
Kini, untuk pertama kalinya, posisi Menhut RI diisi oleh “urang awak”, seorang tokoh muda kelahiran Riau: Raja Juli Antoni. Ia adalah cucu dari almarhum H. Raja Rusli, tokoh terhormat Muhammadiyah dan Masyumi Riau tempo dulu—sahabat karib ayah saya, H. Arsyad bin H. Kahar, pemimpin Muhammadiyah Cerenti di masa Revolusi.
Namun, kenyataan politik kadang berjalan di jalur yang berbeda. Sang cucu kini menjabat sebagai Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI), partai yang dikenal punya warna dan arah berbeda dibandingkan idealisme kakeknya. Bahkan, sang patron PSI, Mas Mulyono, sempat menuai kontroversi atas polemik ijazah S1-nya dari Fakultas Kehutanan UGM—kasus yang cukup menyita perhatian publik.
Sebagai pribadi yang pernah menulis kisah hidup almarhum H. Raja Rusli dan mengenal baik salah satu putranya, Bapak H. Bambang yang bermukim di Jakarta, saya menyimpan rasa hormat kepada keluarga besar Raja Rusli. Mereka adalah zuriat intelektual Riau yang punya kontribusi besar terhadap daerah. Bahkan, salah satu keluarga mereka kini aktif di Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Riau.
Namun demikian, pertanyaan kritis tetap harus diajukan. Kini, ketika sang cucu menjabat sebagai Menteri, apakah ada harapan bahwa tanah ulayat dan hutan adat yang telah lama dirampas oleh oligarki sawit dapat dikembalikan kepada masyarakat adat Melayu Riau? Apakah ada ikhtiar dari Raja Juli Antoni untuk memperjuangkan kedaulatan masyarakat tempatan atas tanah dan hutan mereka, yang kini dikuasai para konglomerat dan cukong-cukong perkebunan, seperti si opung Gulat dan jaringan warisan “legazi” rezim sebelumnya?
Sebagai warga Riau yang kini bermukim di perantauan, saya tetap merasa bangga ada “urang awak” yang duduk di Kabinet Indonesia Maju. Namun jangan sampai euforia semata membutakan mata kita dari pertanyaan-pertanyaan mendasar soal keberpihakan. Apakah Raja Juli akan berdiri bersama rakyat Melayu Riau atau justru tetap melanggengkan status quo para pemilik modal?
Penyambutan dengan gelar adat dan iringan dendang Melayu seperti persembahan dari Iyeth Bustami memang menggugah rasa bangga. Tapi euforia itu sebaiknya disertai evaluasi mendalam atas kontribusi nyata sang menteri bagi Riau dan daerah-daerah tertinggal seperti kampung halaman saya di Kuantan Singingi.
Kita berharap, posisi strategis ini menjadi jalan untuk merebut kembali hak-hak masyarakat adat, mengoreksi arah kebijakan kehutanan yang lebih berpihak pada lingkungan dan rakyat kecil, bukan hanya industri besar.
Salam hormat dari Bogor,
Syukron, Barakallah.
