Kuantan Singingi – Tradisi Pacu Jalur yang berasal dari Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, telah mengharumkan nama Indonesia hingga ke tingkat internasional. Namun ironisnya, perhatian pemerintah pusat terhadap infrastruktur pendukungnya, terutama di gelanggang utama Tepian Narosa, masih minim bahkan nyaris tidak ada.
Tokoh masyarakat Kuansing, Dr. Mardianto Manan, MT, menyayangkan sikap pemerintah pusat yang seolah tutup mata terhadap potensi budaya besar ini. Ia membandingkan anggaran pusat untuk objek wisata lain yang mencapai triliunan rupiah.
“Untuk Danau Toba dikucurkan Rp6,5 triliun, Candi Borobudur Rp6,8 triliun, dan kawasan Mandalika Lombok Rp2,4 triliun. Sementara untuk Tepian Narosa hanya butuh Rp130 miliar, itu pun belum pernah disentuh,” kata Mardianto, Jumat (11/7/2025) mengutip Kuansing
Menurutnya, dari sisi infrastruktur, perhatian pemerintah pusat terhadap Pacu Jalur sangat minim. “Boleh dibilang tidak ada sama sekali. Tengoklah Tepian Narosa, tak ada perubahan berarti,” ujarnya.
Padahal, kata Mardianto, Pacu Jalur terbukti mampu membawa nama Indonesia ke panggung dunia. Ia menyebut beberapa tokoh togak luan (penari berdiri di ujung perahu) seperti Rayan Arkhan Dika, Alpino Cahyadi dari jalur Rajo Bujang, dan Davi dari jalur Alam Cahayo Tuagh Nagoghi, yang sempat viral dan menarik perhatian masyarakat luas.
Sayangnya, Mardianto menilai belum ada komitmen nyata dari pejabat pusat maupun provinsi untuk membantu pembenahan infrastruktur Pacu Jalur. Ia menuding, sebagian pejabat justru memanfaatkan popularitas togak luan viral hanya demi elektabilitas politik.
“Momentum ini seharusnya bisa jadi posisi tawar Kuansing ke pusat untuk membenahi infrastruktur Pacu Jalur,” ujarnya.
Ia juga khawatir setelah event Pacu Jalur usai, sorotan publik akan meredup dan isu pembenahan kembali tenggelam. “Hiruk pikuk di media sosial akan hilang, sementara infrastruktur tetap tak berubah,” ungkapnya.
Karena itu, Mardianto mengajak masyarakat Kuansing, baik di kampung halaman maupun di perantauan, untuk terus menyuarakan pentingnya perhatian pemerintah pusat. Ia menekankan, Sungai Kuantan sebagai lintasan Pacu Jalur adalah bagian dari Sungai Indragiri yang berada di bawah kewenangan pusat.
“Kalau Rp130 miliar dibagi dua tahun, hanya Rp65 miliar per tahun. Selesai dalam dua tahun. Itu sangat mungkin,” jelasnya.
Lebih jauh, ia menyebut perhatian pemerintah pusat akan menjadi bentuk penghargaan atas dedikasi masyarakat Kuansing yang telah merawat tradisi Pacu Jalur selama berabad-abad.
“Melestarikan tradisi berusia ratusan tahun bukan perkara mudah. Itu bisa bertahan karena kecintaan masyarakat yang begitu kuat,” katanya.
Mardianto juga menyoroti kerusakan Sungai Kuantan akibat aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) yang belum ditangani serius. Padahal, Sungai Kuantan, seperti Sungai Kampar, Rokan, dan Siak, merupakan pusat peradaban penting di Riau sejak lama.
“Dalam forum penyusunan RPJMD Gubernur Riau Abdul Wahid belum lama ini, saya juga sudah sampaikan masalah ini,” pungkasnya.
